Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersepakat memperkuat kolaborasi dalam upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana melalui sinergi data dan program berbasis kawasan.
"Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama antara kedua lembaga," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko selepas pertemuan terbatas dengan Kepala BNPB Suharyanto di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa peta kantong bencana baik aktual maupun potensial dari BNPB sementara data wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi BP Taskin akan dipadankan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: PLN percepat pemulihan listrik Bali di tengah cuaca ekstrem dan banjir
Selanjutnya hasil integrasi data ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan program pemulihan sosial ekonomi pascabencana yang lebih tepat sasaran, dengan fokus pada daerah yang mengalami beban ganda yakni kemiskinan dan bencana alam.
"Bencana baik yang sudah aktual maupun yang potensial, itu memang sangat luar biasa. Banyaknya di Indonesia, ya konsekuensi negara besar, konsekuensi negara yang ada dalam titik cincin api, banyak sekali potensi-potensi maupun yang sudah manifest dalam bencana dan kami tadi sepakat, memulihkan para korban bencana yang dalam keadaan di bawah normal," kata dia menjelaskan.
Budiman menilai, selama ini upaya pemulihan pascabencana masih sebatas mengembalikan kondisi masyarakat ke situasi sebelum terjadi bencana. Padahal, dari perspektif BP Taskin, kondisi sosial ekonomi pra-bencana pun belum tentu ideal.
Baca juga: BNPB: Pemulihan dampak gempa di Karawang tepat sasaran
Melalui kerja sama ini, kedua lembaga berupaya menjadikan pemulihan pascabencana sebagai momentum untuk membangun sistem ekonomi baru yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
BP Taskin juga menyiapkan dukungan teknis dalam penguatan kapasitas ekonomi lokal di wilayah terdampak bencana. Salah satu rencananya ialah mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan koperasi agar hasil pemulihan tidak berhenti pada pemulihan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan warga.
Budiman menambahkan, langkah awal kolaborasi akan dilakukan melalui pemetaan terpadu di sejumlah kabupaten yang selama ini menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana dan kemiskinan ekstrem.
Baca juga: BPBD Poso dirikan tiga posko pengungsian untuk korban gempa
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyambut baik rencana sinergi tersebut karena dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam membangun sistem penanggulangan bencana inklusif yang berkelanjutan.
Hal ini tidak lepas dari data BNPB yang mencayat dalam sehari Indonesia dilanda 10 kali bencana terlihat dari jumlah ribuan bencana yang terjadi setiap tahunnya.
Data BNPB tersebut menjelaskan sebagaimana medio tahun 2023 terdata lebih dari 20.736 jiwa orang terdampak bencana tanah longsor dengan nilai kerugian akibat kerusakan fisik ditaksir mencapai Rp180,831 miliar, kerugian ekonomi sekitar Rp515,194 miliar, dan memicu kerusakan lingkungan seluas 7,6 ribu hektare.
Demikian halnya bencana banjir yang berdampak kepada lebih dari 109.618 jiwa dan menimbulkan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar Rp526,654 miliar, hingga memicu kerugian ekonomi sekitar Rp480,264 miliar, dan kerusakan lingkungan seluas 4,2 ribu hektare.
Baca juga: Pemerintah dan BNPB fokus penyediaan huntap untuk korban bencana
Baca juga: BNPB dorong pemulihan dampak gempa Jabar selesai kurang dari 14 hari
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
