Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.
Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.
"Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai," kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).
Baca juga: BKSAP: Usulan penangkapan kepala militer Myanmar terobosan krisis
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.
"ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap," ujarnya.
Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.
"Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi," katanya.
Baca juga: BKSAP: Dunia harus ambil tindakan konkret atas Myanmar
Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.
Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.
FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional
FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.
Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.
Baca juga: Wakil Ketua BKSAP wakili parlemen Asia Pasifik di Spring Meeting IMF
Baca juga: BKSAP: Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
