Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) siap memperkuat sistem pemantauan cuaca dan kelautan melalui penambahan perangkat radar serta sistem pendukung lainnya di dalam negeri pada tahun 2025.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa,
mengatakan bahwa penambahan dilakukan untuk memperkuat program prioritas nasional dalam bidang ketahanan pangan dan mitigasi bencana alam.
Merujuk ke dalam Strengthening Climate and Weather Service Capacity-Phase II (SIMM2) BMKG, radar C-band atau radar cuaca akan ditambah sebanyak satu unit untuk dipasang di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dan radar S-band ditambah empat unit untuk memperluas jangkauan deteksi hujan dan awan.
“Kenapa Natuna, ya karena di sana sangat kurang. Selain itu, kami juga akan memasang 20 radar high frequency untuk memperkuat pemantauan gelombang laut dan arus di wilayah perairan Indonesia,” kata dia.
BMKG menilai langkah tersebut menjadi bagian yang sangat penting dari upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, gelombang tinggi, dan angin kencang, yang kian meningkat akibat perubahan iklim.
"Langkah ini berhubungan juga dengan kontribusi BMKG mendukung Astacita pemerintah sekarang bidang ketahanan pangan, air dan energi pemerintah," kata dia menegaskan.
Selain radar, BMKG juga akan meningkatkan kapasitas superkomputer untuk pengolahan data numerik dan memperluas Automatic Weather Observing System (AWOS) di sejumlah bandara wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Dengan penguatan sistem ini, kecepatan dan ketepatan informasi peringatan dini bisa lebih ditingkatkan,” kata Dwikorita.
Ia menambahkan bahwa pengembangan sistem pemantauan tersebut juga melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan mitra internasional dalam aspek teknologi dan pelatihan sumber daya manusia.
BMKG optimistis semua rencana penambahan peralatan operasi utama ini bisa terealisasi memanfaatkan pagu anggaran BMKG yang disetujui Kementerian Keuangan. BMKG menerima alokasi anggaran relaksasi senilai Rp1,88 triliun untuk tahun 2025.
Baca juga: Di DPR, BMKG tegaskan efisiensi anggaran tak kurangi kualitas layanan
Baca juga: BMKG lakukan modifikasi cuaca di Riau, cegah kebakaran lahan gambut
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
