Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merancang buku pegangan (handbook) perjanjian internasional untuk meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah sehingga bisa memacu investasi dan hilirisasi di Tanah Air.
"Handbook ini akan sangat bermanfaat bagi pejabat negara untuk memahami dan mengimplementasikan kewajibannya di setiap perjanjian investasi internasional guna menunjukkan komitmen pada negara mitra dan investor asing," ujar Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama di Jakarta, Jumat.
Pada akhirnya, kata dia, hal itu akan membantu Indonesia menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung tujuan pembangunan ekonomi bangsa ini.
Tirta Nugraha mengemukakan bahwa penyusunan handbook tersebut bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia, dan National University of Singapore, serta turut menggelar kegiatan Cross-Government Framing Workshop: Handbook on Obligations in International Investment Treaties for Indonesia pada tanggal 22 Mei.
Baca juga: Kadin dan WEF perkuat kolaborasi sukseskan program pemerintah
Baca juga: Kemenperin-PLN perluas pemanfaatan limbah batu bara untuk IKM bangunan
Proyek penyusunan buku ini, lanjut dia, akan mencakup tinjauan menyeluruh terhadap perjanjian investasi yang telah ditandatangani Indonesia, termasuk penilaian terhadap regulasi domestik dan studi atas sengketa yang pernah terjadi.
Ia berharap hasil akhir dari buku ini dapat memberikan arahan praktis kepada aparat pemerintah dalam merespons dinamika investasi secara tepat dan akuntabel.
Dukungan dari pemerintah Australia melalui DFAT menandai kelanjutan dari komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya di bidang investasi.
Minister Counsellor for Economic, Investment, and Infrastructure Kedutaan Besar Australia Jonathan Gilbert menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas negara untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi.
Gilbert mengemukakan bahwa investasi membutuhkan keterlibatan yang erat dari berbagai pihak, upaya dan tujuan bersama untuk membangun lingkungan investasi yang menarik, dan memfasilitasi hubungan ekonomi, tidak hanya antara Indonesia dan Australia, tetapi juga antara Indonesia dan semua anggota APEC.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
