Bandung (ANTARA) - Bank BJB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat desa terdampak kebijakan pembatasan kegiatan tambang di wilayah Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Corporate Secretary Bank BJB, Herfinia, di Bandung, Selasa, mengungkapkan langkah ini diwujudkan melalui fasilitasi pembukaan rekening bagi calon penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran.
"Program ini jadi bagian dari upaya bersama pemerintah daerah dan sektor perbankan, dalam memperkuat sistem perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak kebijakan penataan aktivitas tambang dan transportasi barang di kawasan tersebut," kata Herfinia.
Pelayanan pembukaan rekening, dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan dukungan penuh dari Kantor Cabang Bank BJB Cibinong, yang sekaligus menjadi tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat yang telah dilakukan pemerintah daerah sebelumnya.
Baca juga: Bupati Bogor siapkan strategi atasi masalah Parung Panjang
Kehadiran Bank BJB di tengah masyarakat, kata dia, jadi wujud komitmen bank pembangunan daerah tersebut dalam menghadirkan solusi konkret atas kebutuhan akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
Melalui sistem perbankan yang modern dan terintegrasi, lanjut dia, Bank BJB memastikan proses pembukaan rekening dan penyaluran bantuan sosial berlangsung cepat, aman, serta dapat dipantau secara digital.
Selain membuka akses rekening, Bank BJB juga memberikan edukasi dasar mengenai literasi keuangan agar masyarakat lebih siap memanfaatkan layanan perbankan secara mandiri, guna meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Baca juga: Titik terang penyelesaian konflik angkutan tambang di Parungpanjang
"Bank BJB terus mempertegas komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap program bantuan sosial dapat diterima masyarakat dengan mudah, transparan, dan efisien," ujar Herfinia.
Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan ekosistem digital banking milik Bank BJB, proses distribusi bantuan sosial dapat dilakukan tanpa hambatan administratif maupun geografis.
Langkah ini, tambah dia, diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan serta memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat desa terdampak kebijakan tambang.
Baca juga: Jalan panjang upaya tertibkan angkutan tambang di Parungpanjang
Informasi mengenai bjb Tandamata dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/tandamata.
Sementara itu sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tunai sebesar Rp9 juta kepada masyarakat yang terdampak kebijakan pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp3 juta diberikan pada November 2025, sementara tahap kedua senilai Rp6 juta direncanakan pada Januari 2026.
"Tahap pertama mereka mendapatkan Rp3 juta, karena perencanaannya belum terencanakan semuanya di APBD Tahun 2025. Di 2026 nanti, kita siapin lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Hari ini Rp3 juta, juga sudah direncanakan di bulan Januari itu sekitar Rp6 juta. Jadi Rp9 juta dana kompensasi yang kita berikan," ucap Dedi di Gedung Setda Pemerintah Kabupaten Bogor, Senin (3/11).
Baca juga: Menko Polhukam turun tangan tindak truk tambang nakal di Parungpanjang
Kebijakan penghentian sementara kegiatan tambang di Parung Panjang tertuang dalam surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan tambang masih menimbulkan permasalahan lingkungan, keselamatan, kemacetan, polusi, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
Dedi menegaskan, pemerintah tengah merumuskan solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan tambang Parung Panjang, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan, saya gak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi, saya gak mau lagi ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah dengan sangat rendah," ucapnya.
Selain bantuan tunai, Pemda Provinsi Jabar bersama Pemda Kabupaten Bogor juga menjajaki kerja sama dengan bank BJB guna membantu para sopir harian tambang memiliki kendaraan operasional sendiri.
"Tawaran saya dengan Pak Bupati adalah, hari ini dia nyupir mobil tronton, nyupir colt diesel, kan kerja di orang. Saya itu inginnya mereka jadi tuan, punya mobil sendiri, dengan cara kerja sama pemda dengan BJB membuat kredit tanpa DP. Ada mobil tanpa DP langsung disetorin bulan depan jalan," tutur Dedi.
Baca juga: Parungpanjang kini punya kantung parkir khusus truk tambang
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
