Bandung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan hal ini untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan bahwa percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.
Baca juga: Ombudsman minta Pemkot Batu percepatan penerbitan SLHS SPPG
"Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG," kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu.
Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.
Sehingga, ia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT) sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.
"TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai," ujar Dadan.
Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.
"Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat," ucap Dadan.
Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Aspek keamanan pangan diakui Dadan, turut menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut.
Baca juga: Situbondo evaluasi MBG setelah dua SPPG ditutup sementara oleh BGN
Baca juga: Pemprov Banten-BGN teken Mou percepatan pembangunan SPPG Program MBG
Dadan menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia.
"Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi," ucapnya.
Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS untuk menjamin standar kesehatan makanan yang didistribusikan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
