Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menduga ada pihak asing yang sengaja memecah belah untuk menggagalkan proyek hilirisasi Indonesia.
Ia menyebut Indonesia saat ini sedang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dengan berbagai proyek.
"Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini," kata Bahlil di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, polemik terkait tambang nikel yang berada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sengaja dimunculkan untuk mencegah Indonesia melakukan hilirisasi.
Baca juga: PT Gag Nikel hentikan sementara kegiatan operasional di Raja Ampat
Menurutnya, foto-foto yang beredar terkait dengan tambang nikel berada di kawasan pariwisata Raja Ampat atau Pulau Paiynemo. Sedangkan kawasan tambang nikel, berada di Pulau GAG yang berjarak 30-40 kilometer dari kawasan wisata.
Kementerian ESDM langsung turun melakukan pengecekan di Pulau GAG tersebut. Selanjutnya, untuk menjaga agar tetap obyektif dan transparan, maka Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel.
"Saya ingin ada objektif. Nah untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapang," imbuh Bahlil.
Sekretaris Kabinet (Seskab) RI Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Baca juga: Bahlil: Tambang di Pulau GAG jauh dari kawasan wisata Raja Ampat
Teddy, dikonfirmasi via pesan singkat di Jakarta, Kamis, menyatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons situasi tersebut.
"Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dilakukan secara cepat dan intensif begitu informasi terkait persoalan tersebut diterima.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
