Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
"Setiap anggota MPR itu punya suatu kegiatan namanya aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, kami punya kewajiban menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat yang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing," kata Siti Mukaromah usai acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Purwokerto, Banyumas, Selasa sore.
Menurut dia, kegiatan yang digelar di Purwokerto itu juga untuk memeriahkan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April serta dirangkai dengan halalbihalal bersama Muslimat NU Kabupaten Banyumas.
Dalam penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, dia mengaku mendengarkan berbagai persoalan yang dikeluhkan kaum perempuan di Banyumas.
"Yang tentunya hari ini mengalami situasi yang kalau kita bilang sedang tidak baik-baik saja. Kami ingin memotivasi dan tentu mendengarkan apa yang menjadi keluhan, juga harapan dari mereka," katanya menegaskan.
Siti Mukaromah mengaku mendapat banyak hal dari penyerapan aspirasi tersebut, di antaranya kebijakan efisiensi anggaran ternyata juga dirasakan oleh kaum perempuan di Banyumas.
Baca juga: Anggota Komisi VII DPR RI serap aspirasi masyarakat di Situbondo
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak masyarakat sampaikan aspirasi RUU Haji dan Umrah
Selain itu, kata dia, sisi positif dan negatif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disampaikan oleh Muslimat NU Banyumas.
Pada kesempatan tersebut, dia mengemukakan bahwa resesi ekonomi yang saat ini melanda dunia juga dirasakan mereka para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah.
"Mereka itu ada yang mengalami kekurangan dalam mendapatkan bahan baku, ataupun kalau bahan bakunya sudah enggak ada, mahal," kata perempuan yang akrab disapa Erma itu.
Dengan situasi ekonomi tersebut, kata Erma, daya beli masyarakat menurun dan daya jual pun ikut turun.
Menurut dia, hal itu menjadi persoalan masyarakat khususnya yang ada di daerah-daerah atau desa-desa seperti di Banyumas yang memiliki 301 desa dan 30 kelurahan.
"Mereka mengalami kondisi ini," ucapnya.
Maka, Erma sebagai wakil dari mereka semuanya punya kewajiban untuk mendengarkan keluhan mereka.
"Tentunya keluhan itu menjadi sebuah catatan yang harus saya perjuangkan saat saya rapat-rapat di komisi, atau bisa saya titipkan kepada teman-teman saya yang ada di komisi yang sesuai dengan keluhan mereka," katanya.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
