Anggota DPR sebut KUR harus berpihak pada pelaku UMKM bukan mencekik

3 hours ago 2
… faktanya, banyak dari mereka yang sekarang justru semakin terjepit

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini mengatakan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus berpihak kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan justru malah mencekik UMKM.

Dia mengatakan bahwa program KUR seharusnya jadi harapan bagi UMKM, tetapi justru banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan sulitnya membayar utang karena minimnya pendampingan dan lemahnya ekosistem bisnis.

"Saya bukan hanya berbicara sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai bagian dari pelaku UMKM. Dan faktanya, banyak dari mereka yang sekarang justru semakin terjepit," kata Novita saat rapat dengan Menteri UMKM dan berbagai bank penyalur KUR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Komisi VII DPR rapat dengan Menteri UMKM dan sejumlah bank bahas KUR

Dia yang duduk di komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi pun menyoroti dampak kebijakan efisiensi yang membuat produk UMKM semakin sulit diserap oleh pemerintah. Selain itu, adanya gelombang PHK menurunkan daya beli masyarakat dan membuat penjualan produk UMKM semakin terpuruk.

"Ekonomi ini juga bisa kontraksi, bukan cuma perempuan yang hamil saja yang bisa kontraksi. Ekonomi harus bergerak dari bawah. Solusi untuk UMKM bukan hanya sekedar soal pinjaman saja, namun butuh ekosistem kuat mulai dari pendampingan hingga masuk ke rantai pasok dengan rutin,” kata dia.

Dia mengatakan penyaluran KUR yang hanya sekadar memenuhi target tanpa pendampingan yang jelas, akan menjadi bumerang. Jika UMKM diberi pinjaman tetapi tidak bisa menjual produknya, maka mereka pun akan kesulitan untuk membayar hutang.

"Saya bahagia mendengar ada KUR tanpa agunan, tapi kalau mekanismenya asal-asalan dan tidak selektif, justru bisa menjerumuskan. Bagaimana bank memilih broker, agen, dan kuratornya? Jangan sampai KUR ini hanya sekadar nyampe target, tapi dampaknya ke UMKM malah jadi beban," katanya.

Baca juga: Kementerian UMKM targetkan penyaluran KUR Rp300 triliun pada 2025

Untuk itu, pemerintah diminta untuk memastikan KUR benar-benar menjadi solusi bagi UMKM, bukan jebakan yang akhirnya membuat mereka semakin tercekik. Dia menekankan jangan sampai Satgas KUR yang di akan dibentuk ke depan justru menjadi alat untuk menekan pelaku UMKM.

"Saya ingin penyaluran KUR ini benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, bukan malah jadi jerat yang membelenggu mereka," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |