Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Novita Hardini mengingatkan semua pihak terkait agar pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8), harus menjadi kompas atau pedoman arah, sehingga tidak sekadar retorika.
“Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial, dalam lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Novita saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Sementara itu, dia mencatat ada lima hal penting dari pidato Presiden beberapa hari lalu, seperti terkait demokrasi dan nomokrasi yang harus berjalan beriringan.
“Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,” katanya.
Kedua, kedaulatan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi ke depannya harus diterjemahkan menjadi pemerataan.
“Jangan sampai kebijakan hanya menguntungkan kelompok konglomerasi, sementara para pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak pendapatan negara semakin tersingkir dengan berbagai kebijakan yang justru mempersulit serta melemahkan para pelaku UMKM, termasuk industri kreatif,” ujarnya.
Ketiga, tambang ilegal. Dia mendesak adanya langkah nyata pembuktian di lapangan.
Baca juga: Legislator Novita ingatkan pentingnya penyimpanan bahan baku dapur MBG
Baca juga: Novita Hardini salurkan 2.000 beasiswa PIP untuk warga Trenggalek
“Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, melainkan juga menghancurkan lingkungan, pariwisata, kehidupan, serta ekonomi masyarakat lokal,” katanya.
Keempat, efisiensi berkeadilan. Ia memandang langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari potensi penyelewengan merupakan capaian positif. Akan tetapi, efisiensi tersebut harus adil, sehingga tidak melahirkan ketimpangan baru.
Kelima, pendidikan dan sumber daya manusia. Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru baik, tetapi literasi digital dan keterampilan abad ke-21 tetap perlu diperhatikan.
“Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap menolak bila tidak adil. Ini lah wajah baru demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Agustus 2025.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
