Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengingatkan pihak-pihak "nakal" tidak memanfaatkan kebijakan legalisasi tambang untuk rakyat untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan mengatasnamakan rakyat.
Dia menilai, selama ini ribuan sumur minyak rakyat telah beroperasi secara tradisional dan menopang perekonomian lokal, tetapi kerap menghadapi ketidakpastian hukum. Dengan adanya kebijakan yang mengakui dan memberdayakan tambang rakyat, ia menilai negara mengambil pendekatan yang lebih adil dan strategis.
"Legalisasi tambang rakyat perlu dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan luas tanpa mengorbankan alam dan generasi mendatang," kata Ratna di Jakarta, Rabu.
Dia pun berpandangan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan hak kelola kepada koperasi, BUMDes, dan lembaga ekonomi desa membuka peluang bagi warga untuk menjadi pelaku energi secara resmi.
Menurut dia, produksi minyak rakyat yang rata-rata 2 barel per hari bukan hanya angka statistik, melainkan sumber penghidupan bagi ribuan keluarga di pedesaan.
Baca juga: Prabowo ungkap temuan tanah jarang bernilai ratusan triliun di Babel
"Ini adalah bentuk nyata dari energi dari rakyat, dan untuk rakyat," katanya.
Meski begitu, dia meminta pemerintah memberlakukan pengawasan yang ketat, dengan memverifikasi proses pemberian izin tambang rakyat. Menurut dia, tidak boleh ada praktik curang yang memanfaatkan kebijakan itu.
Dia juga menekankan proses perizinan tambang rakyat perlu dilakukan dengan mudah, transparan, dan terjangkau, sehingga kepemilikan tetap berada di tangan masyarakat, bukan pihak-pihak besar yang berkedok koperasi.
"Dan aspek lingkungan harus menjadi prioritas dengan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem. Pengelolaan tambang rakyat harus diarahkan pada hilirisasi agar dapat menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan," katanya.
Dia pun berharap legalisasi tambang rakyat akan menjadi warisan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai tonggak kemandirian energi nasional yang berlandaskan kekuatan rakyat.
"Energi bukan hanya soal produksi, tapi tentang pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan alam. Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan bumi, tambang rakyat dapat menjadi sumber harapan baru bagi kemakmuran Indonesia," kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
