Jakarta (ANTARA) - Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, mengatakan Indonesia perlu terus mendorong komunitas internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat karena itu sejalan dengan amanat sejarah dan politik luar negeri RI.
Ia menegaskan semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 masih relevan hingga kini, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, keberhasilan sejati Gerakan Asia-Afrika baru dapat diklaim apabila Palestina berdiri sebagai negara merdeka.
Namun, dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, baru-baru ini, Rezasyah mengingatkan bahwa dari sudut pandang hukum internasional, pembentukan negara bukanlah perkara sederhana. Ia merujuk pada Konvensi Montevideo 1933 yang menetapkan empat syarat utama berdirinya sebuah negara modern.
Syarat pertama adalah batas wilayah yang jelas, sesuatu yang hingga kini belum sepenuhnya dimiliki Palestina. Kedua, adanya populasi yang terdefinisi dengan jelas. Ketiga, kapasitas pemerintahan yang efektif, yang menurutnya masih terus diupayakan oleh otoritas Palestina.
Syarat keempat adalah pengakuan internasional. Untuk aspek ini, Rezasyah menilai Palestina telah memiliki modal kuat karena telah diakui oleh lebih dari 100 negara di dunia.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada upaya mewujudkan Palestina sebagai negara berdaulat yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Ia menilai tantangan itu semakin berat dengan adanya sebagian kalangan di Israel yang mendorong gagasan “Israel Raya” atau Greater Israel.
Dalam konteks tersebut, Rezasyah menilai Indonesia perlu konsisten meyakinkan dunia bahwa solusi dua negara merupakan jalan paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Palestina dan kawasan Timur Tengah.
Baca juga: Prabowo tegaskan dukungan untuk Palestina di Pakistan
Di saat yang sama, ia menekankan pentingnya peran Indonesia dalam mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dinilai tidak lagi sepenuhnya mencerminkan dinamika dan keseimbangan dunia saat ini.
Menurutnya, Indonesia dapat menginisiasi gagasan akademik dan diplomatik baru di Sidang Umum PBB, termasuk memperjuangkan representasi peradaban besar dunia, seperti peradaban Hindu dan Islam, yang mewakili miliaran penduduk global.
Rezasyah berpendapat Dewan Keamanan PBB yang direformasi idealnya mencerminkan keseimbangan peradaban, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kontribusi nyata terhadap perdamaian dunia.
Ia menambahkan, jika kontribusi terhadap misi penjaga perdamaian PBB dijadikan indikator utama, Indonesia dinilai memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam struktur PBB yang lebih demokratis dan representatif.
Baca juga: Prabowo dan Raja Yordania teguhkan komitmen dukung kemerdekaan Palestina
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
