Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan mengundang sejumlah pejabat kementerian teknis terkait di kantornya guna membahas kebijakan infrastruktur, termasuk program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
Terkait program Zero ODOL, AHY menjelaskan, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi serta menghitung secara detail dampak dan risiko penerapan kebijakan tersebut.
“Jika kita membiarkan ODOL, yang jelas korban berjatuhan, banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya pengemudi truk ODOL tapi juga masyarakat yang tidak berdosa. Kerusakan jalan, puluhan triliun harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan kelebihan muatan,” kata AHY saat membuka rakor di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu.
Di sisi lain, AHY mengatakan, pemerintah juga telah menghitung dampak kerugian ekonomi yang disebabkan oleh program Zero ODOL.
Baca juga: DKI diminta ambil langkah berani dan bijak tertibkan truk ODOL
Hasilnya ditemukan bahwa penertiban ODOL tidak sampai menimbulkan kerugian terlalu besar di sektor ekonomi. Sehingga, AHY menilai motif ekonomi bukan menjadi alasan untuk mulai menertibkan truk yang kelebihan muatan tersebut
"Nah kita hitung, dan ternyata ada hasil yang baik. Nanti bisa dijelaskan pak Menhub. Yang jelas kami sudah mendapatkan sejumlah data bahwa ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Program Zero ODOL merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menghilangkan praktik transportasi logistik dengan muatan berlebih dan modifikasi dimensi yang tidak sesuai standar.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, serta menciptakan persaingan usaha angkutan barang yang lebih sehat dan adil.
Baca juga: Anggota Komisi VII DPR RI minta pengawasan ketat truk ODOL
Selain membahas penertiban ODOL, rakor tersebut juga membahas sejumlah kebijakan lain, di antaranya pengembangan bandara internasional, proyek Giant Sea Wall, program Perumahan Rakyat, program 5T Kementerian Transmigrasi, hingga program Sekolah Rakyat.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, serta sejumlah pejabat kementerian teknis lainnya.
Baca juga: Seskab, Mensesneg ikut wakili pemerintah untuk "Zero ODOL" tahun 2027
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
