46 desa di NTB diprediksi terdampak kenaikan muka air laut

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan berdasarkan hasil kajian, terdapat 46 desa dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat diprediksi terdampak kenaikan muka air laut dalam lima tahun ke depan.

"Karena itu, desa-desa tersebut rencananya dijadikan prioritas utama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di NTB," ungkap Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri pada peluncuran studi analisis dampak kenaikan muka air laut di NTB, Selasa.

Peluncuran ini dihadiri Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan PPN/Bappenas Maliki dan Perwakilan Pemerintah Australia Simon Flores.

"Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional dan masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut yang makin nyata," tegas Umi Dinda sapaan Wagub NTB.

Ia mengatakan hasil studi ini penting menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah, terutama dalam mengantisipasi dampak sosial ekonomi di wilayah pesisir.

"Kita telah melihat sendiri dampaknya. Pada Juli kemarin, banjir besar di Mataram bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga pengaruh kenaikan muka air laut yang membuat aliran air terhambat," ujarnya.

Baca juga: Indonesia ajak dunia kerja sama hadapi kenaikan permukaan air laut

Dalam konteks perencanaan daerah, Wagub NTB menjelaskan isu perubahan iklim menjadi bagian penting dari RPJMD NTB 2025-2029, yang merupakan tahap pertama dari RPJPD NTB 2025-2045. Melalui visi NTB kepulauan yang makmur dan mendunia, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan menurunkan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

"Mari kita terus bersinergi membangun kebijakan pembangunan yang berbasis data, adil, transparan dan akuntabel. NTB siap menjadi praktik baik nasional dalam penerapan analisis Sea Level Rise," katanya.

Sementara itu, Simon Flores mengapresiasi Pemprov NTB atas terlaksananya studi tersebut. Dirinya menegaskan kolaborasi antara Pemerintah Australia melalui program Skala dan UNDP Indonesia merupakan bentuk dukungan konkret, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

"Indonesia adalah mitra strategis Australia. Tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada kemitraan dengan Indonesia," katanya.

Menurutnya tantangan perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut merupakan isu yang dihadapi bersama kedua negara. Karena itu, studi ini diharapkan menghadirkan solusi inovatif yang memadukan data spasial, pendekatan digital serta analisis sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Baca juga: Banyak kota terancam hilang jika krisis iklim tak ditangani

Hasil kolaborasi berupa pengembangan Decision Support System Dashboard, sebuah platform berbasis data untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dampak perubahan iklim dan menyusun kebijakan penanganan yang lebih tepat sasaran.

"Studi ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang manusia, tentang masa depan masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim," terangnya.

Deputi Bappenas Malik, menekankan fenomena kenaikan muka air laut bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah terjadi saat ini. Berdasarkan proyeksi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kenaikan permukaan air laut setinggi satu meter saja dapat berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia.

"Kita hadapi bukan perubahan pada air lautnya, tetapi pada permukaannya. Fenomena ini pasti terjadi dan yang harus kita siapkan adalah bagaimana mengantisipasi," urai-nya.

Baca juga: BMKG ajak kolaborasi bangun daya tahan atas peningkatan permukaan laut

Dirinya menyoroti pentingnya penggunaan data dan teknologi analisis spasial, untuk membantu perencanaan pembangunan daerah. Pasalnya, analisis saja tidak cukup, hasil analisis harus diterjemahkan ke dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan. Dengan begitu, kebijakan yang kita hasilkan adaptif dan berkelanjutan.