Ambon (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke Maluku untuk memperkuat pengembangan sektor maritim serta mendorong percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah tersebut.
"Kami melihat Maluku memiliki potensi yang sangat besar, terutama di sektor maritim. Potensi yang ada di atas laut maupun di bawah laut harus dikelola secara optimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ribka Haluk dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Jumat.
Dalam kunjungan tersebut Wamendagri memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengevaluasi capaian berbagai program prioritas nasional.
Baca juga: Wamendagri apresiasi soliditas dan inovasi pemerintah daerah Jambi
Ia menilai sektor kelautan dan perikanan Maluku memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Potensi perikanan tangkap, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Disamping itu, Ribka juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah pusat. Menurut dia, fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Wamendagri juga menyoroti realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku yang masih rendah.
"Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu. Kemendagri siap memberikan pendampingan penuh agar serapan anggaran berjalan optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 mencapai 5,44 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,34 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025.
Baca juga: Wamendagri Ribka: pengelolaan Dana Otsus Papua harus berprinsip 5T
"Dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang menjadi target pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau sekitar 88 persen. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program pembangunan nasional," kata Hendrik.
Ia menjelaskan capaian tersebut meliputi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, hingga pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan.
Dalam pertemuan itu, Hendrik juga meminta dukungan Kemendagri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis yang dinilai dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Maluku, yakni pembangunan Maluku Integrated Port sebagai bagian dari pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, percepatan pengembangan proyek gas abadi Blok Masela, serta penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapu.
Menurut dia, keberhasilan proyek-proyek tersebut akan memperkuat posisi Maluku sebagai wilayah kepulauan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan ekonomi maritim nasional.
Kunjungan kerja Wamendagri ke Maluku diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Maluku sebagai salah satu poros maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Wamendagri minta OPD Maluku aktif perbarui Lawamena Satu Data
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
