Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan nilai tambah ekspor sumber daya alam (SDA).
Bisman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, berpendapat legitimasi mandat DSI cukup kuat sepanjang pemerintah memberikan dasar regulasi serta penugasan yang jelas.
Dia menjelaskan, badan usaha milik negara (BUMN) ekspor tersebut perlu memposisikan diri sebagai operator bisnis. DSI disebut perlu menghindari fungsi sebagai regulator baru agar tidak memicu tumpang tindih kewenangan.
Bisma juga memproyeksikan DSI mampu mengatasi tantangan industri dalam sektor ekspor komoditas, terutama upaya penanganan praktik under invoicing yang kerap merugikan keuangan negara.
Melalui transparansi data dan integrasi informasi perdagangan maka akan menjadi peluang besar untuk menekan celah manipulasi.
"Asal ini mekanismenya bagus, transparan dan tidak menambah beban birokrasi, maka tidak akan berdampak buruk terhadap investasi," ujarnya.
Bisman menilai implementasi sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi akan membawa dampak positif terhadap efektivitas pengawasan volume dan harga komoditas ekspor di lapangan. Sepanjang transparansi dilakukan secara konsisten serta didukung penegakan hukum, inisiatif ini dinilai akan sangat baik.
Bisman juga mengapresiasi keputusan masa transisi yang memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi para pelaku usaha, sehingga segala risiko operasional yang berkaitan dengan gangguan kontrak dagang dapat diantisipasi serta diminimalkan sedini mungkin.
Terlebih, terdapat proses diskusi di masa transisi dalam upaya menyusun regulasi operasional yang mempertimbangkan kondisi nyata lapangan. Partisipasi aktif dari pelaku usaha perlu diterima dengan baik.
"Suara dan aspirasi pelaku usaha harus benar-benar didengar, agar kualitas kebijakan mempertimbangkan kondisi lapangan. Walaupun keputusan akhir tetap harus yang terbaik untuk kepentingan nasional," ujarnya pula.
Lebih lanjut, Bisman menyoroti persaingan bebas di pasar global akan menuntut DSI untuk segera mempersiapkan diri berupa kredibilitas yang tinggi, tata kelola perusahaan yang kuat, dan jaringan akses pasar yang luas.
Pembeli internasional pada umumnya menitikberatkan pada aspek kepastian pasokan barang, kualitas komoditas yang konsisten, kepatuhan terhadap kontrak, serta kemampuan dukungan pembiayaan yang solid.
Komitmen DSI dalam menjaga integritas operasional dan profesionalisme di semua lini harus diterapkan untuk membangun reputasi yang kuat di mata dunia. Pengawasan diperlukan untuk menutup segala celah penyimpangan dalam tata niaga ekspor komoditas berharga milik negara tersebut.
"DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional. Tata kelola yang profesional dan fair harus menjadi prioritas agar mendapat kepercayaan pasar global. Tata kelola harus bersih dan hindari rente," kata Bisman.
Baca juga: Pengamat nilai DSI relevan untuk perkuat tata kelola ekspor SDA
Baca juga: Danantara jamin kontrak ekspor SDA tetap berjalan meski ada PT DSI
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
