Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengajak DPRD kabupaten/kota untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah.
Ajakan itu disampaikan Eddy dalam forum Local Legislator Fellowship yang dihadiri anggota DPRD dari berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Eddy menerangkan bahwa dirinya selaku bagian dari MPR RI berfokus pada mandat konstitusi memenuhi hak-hak rakyat untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
"Di MPR RI, saya memulai inisiatif baru untuk fokus pada pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945," katanya.
Salah satu langkah yang ia lakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat bagi rakyat adalah mengatasi krisis sampah yang terjadi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia.
Eddy mengatakan Indonesia saat ini menghadapi krisis sampah. Dari 56 juta ton sampah yang dihasilkan selama setahun, hanya 40 persen yang bisa diolah, sedangkan 60 persen lainnya tidak bisa dikelola.
"Menyebabkan bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan dan sosial yang berkepanjangan," imbuhnya.
Maka dari itu, Eddy mengajak DPRD kabupaten/kota untuk berkolaborasi mengatasi krisis sampah sebagai upaya memenuhi hak konstitusional rakyat atas lingkungan yang sehat.
MPR sebagai rumah kolaborasi siap menjadi fasilitator bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi masalah sampah.
"Kami juga sudah menemui beberapa wali kota dan bupati yang bermasalah dengan sampah dan siap memfasilitasi khususnya untuk teknologi pengolahan sampah menjadi energi," ucapnya.
Lebih lanjut, Eddy juga juga mengajak DPRD kabupaten/kota untuk mendukung upaya dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang saat ini terus melakukan finalisasi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2018 mengenai pengolahan sampah menjadi energi.
"Harapannya perpres baru nantinya akan membuat pengolahan sampah lebih terintegrasi dengan penerapan teknologi waste to energy dan juga disertai dengan komitmen anggaran yang memadai dan investasi yang menarik," ujarnya.
Baca juga: KLH: Butuh investasi Rp300 triliun demi pengelolaan sampah 100 persen
Baca juga: Menteri LH ingatkan pemda jangan tunda aksi dan pengelolaan lingkungan
Baca juga: Pemkab Banggai gandeng UGM susun rencana induk pengelolaan sampah
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
