Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail mengatakan Kemkomdigi menyiapkan infrastruktur pusat data untuk mendukung proses digitalisasi program bantuan sosial.
Ismail menjelaskan, pusat data dimanfaatkan dalam tahap penyelarasan dan pengelolaan data penerima manfaat guna memastikan penyalurannya tepat sasaran.
"Kementerian Komdigi ini menyediakan pusat data yang bisa menjadi tempat para kementerian/lembaga untuk menempatkan datanya yang diolah, dikelola dan diamankan oleh Komdigi. Jadi itu memang sudah berjalan sedang dan terus ditingkatkan," kata Ismail di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat.
Ismail menyatakan pengerahan infrastruktur digital untuk proses digitalisasi bantuan sosial merupakan bentuk dukungan Kemkomdigi terhadap program-program prioritas pemerintah.
Dia juga menyebut, sebagian anggaran kementerian juga akan dialokasikan untuk mendukung program tersebut.
"Anggaran Komdigi ini juga diarahkan untuk program prioritas pemerintah presiden. Salah satunya adalah masalah bansos (bantuan sosial) karena kita ingin juga agar bansos ini tepat sasaran diterima oleh orang yang memang berhak," ucap Ismail.
Baca juga: Kemkomdigi hadirkan literasi sukseskan digitalisasi bansos nasional
Diketahui, sistem digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) didukung oleh “tol digital” yakni Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengintegrasikan aplikasi dan data antarinstansi.
“Fungsi SPLP adalah menginteroperasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien. Dengan SPLP, cukup satu hub untuk menghubungkan berbagai aplikasi sehingga layanan lebih efektif,” kata Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Yessi Arnaz Ferari.
Dia menambahkan, SPLP akan menjadi jalur utama integrasi dan pertukaran data lintas kementerian/lembaga. Konsep itu dinilai penting untuk memadukan berbagai basis data yang selama ini tersebar di masing-masing kementerian, seperti Kementerian Sosial maupun kementerian lainnya.
Sistem itu akan memudahkan kolaborasi antarkementerian/lembaga dalam menjalankan program perlindungan sosial. Dengan integrasi sistem, proses verifikasi penerima bansos bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar,” ujar Yessi.
Selain integrasi data, Yessi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi (PDP) menjadi prioritas utama. Kemkomdigi memastikan keamanan data dalam tiga fase yakni saat disimpan (at rest), saat dikirim (in transit), dan saat digunakan (at use).
Baca juga: Kemkomdigi: Usulan aturan akun medsos untuk ruang digital aman
Baca juga: Kemkomdigi upayakan Sekolah Rakyat dapat akses internet terbaik
Baca juga: Kemkomdigi sebut "startup" tingkatkan kontribusi ekonomi digital
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
