Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mendukung agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan ada empat isu agenda strategis yang menjadi perhatian bagi KAHMI, yakni isu ketahanan pangan, ketahanan energi, tata sistem politik, hingga sumber daya manusia dan pendidikan.
"Empat isu sebenarnya yang ingin KAHMI bahas, yang ingin KAHMI rumuskan, yang ingin KAHMI formulasikan, yang ingin kami jadikan sebagai peta jalan, kita berikan kepada pemerintah," kata Saan saat berpidato dalam Rakornas I KAHMI di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, KAHMI ingin memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan kepada pemerintah, dan juga ingin memberi aksi yang bisa menopang agar Presiden bisa menjalankan agendanya dengan baik.
Baca juga: Rakornas KAHMI wujudkan ketahanan pangan dan kemandirian energi
Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI itu mengatakan bahwa KAHMI memiliki kader-kader yang berkarir di bidang pangan, energi, dan bahkan tak sedikit kepala daerah yang berasal dari KAHMI.
Dia memastikan para kader yang berada pada posisi tersebut akan memaksimalkan dan menopang agenda Presiden Prabowo, utamanya mengenai ketahanan pangan dan energi.
Selain mendukung pemerintah untuk mewujudkan agendanya, dia pun ingin agar para kader KAHMI juga menjadi bagian dan pelaku dalam terciptanya sistem ketahanan pangan dan energi nasional.
"Mudah-mudahan rakornas ini bisa memberikan kontribusi tidak hanya buat kita sebagai keluarga besar KAHMI, tapi juga buat kehidupan bangsa dan rakyat yang kita cintai," kata dia.
Baca juga: BPJPH pastikan negara hadir untuk perkuat ekosistem halal nasional
Baca juga: KAHMI: Reformasi birokrasi yang transparan tingkatkan daya saing global
Baca juga: Menko PMK: KAHMI harus jadi pemecah masalah bukan menambah persoalan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
