Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengatakan anggaran kementerian dan lembaga boleh saja dipangkas, tapi tidak dengan kerukunan antarumat beragama yang mesti terus dipupuk.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri agenda dialog antarumat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI di Pesantren Darul Uchwah Sawangan, Depok, Rabu.
Dalam agenda tersebut, Marsudi Syuhud memaparkan soal kondisi anggaran kementerian dan lembaga negara yang mengalami pemangkasan. Namun ia menegaskan bahwa anggaran boleh dipangkas, tapi tidak dengan kerukunan antarumat beragama.
"Setiap satu kebijakan itu akan memberi akibat, ada yang menerima ada yang menolak. Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan," kata Kiai Marsudi.
Kiai Marsudi mengatakan bahwa APBN merupakan pernyataan yang disetujui, yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang.
Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.
"Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang sedang banyak pro dan kontranya ini tetap kita kawal. Agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya," kata dia.
Dalam pertemuan tersebut Marsudi juga mengutip ucapan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Muslimat NU. Marsudi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini semua diadakan karena situasi.
Pemangkasan ini karena situasi. Situasinya ingin memberikan makan pada anak-anak agar memiliki daya tahan yang baik, sehingga IQ dan kesehatannya bagus. Maka generasi ke depan akan menjadi generasi yang kuat.
"Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting. Dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini kita ikuti, mudah-mudahan ke depan kita tetap lebih baik, dan lebih baik," kata dia.
Baca juga: Anggota DPR minta efisiensi anggaran tak kurangi penegakan hukum
Baca juga: Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
