Tindak lanjut pidato Presiden, BP Taskin percepat laksanakan MBG di 3T

Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyampaikan percepatan implementasi MBG yang dilakukan melalui pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 3T itu menjadi wujud tindak lanjut dari pidato kenegaraan RUU APBN 2026 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI pada Jumat (15/8).

"Pasca-arahan Bapak Presiden, BP Taskin siap mempercepat pelaksanaan program strategis ini dengan metodologi yang telah kami kembangkan secara cermat. Kami akan memfokuskan 1.000 titik SPPG pada kantong-kantong kemiskinan dan daerah 3T untuk memastikan dampak optimal bagi anak-anak yang paling membutuhkan," ujar Budiman.

Lebih lanjut ia menyampaikan BP Taskin telah mengembangkan metode penentuan lokasi SPPG yang menggabungkan tiga indikator utama, yakni tingkat kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data BPS 2024, identifikasi daerah 3T sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024, dan estimasi populasi siswa SD hingga SMA dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024.

Baca juga: Presiden Prabowo anggarkan Rp335 T untuk MBG tahun 2026

"Metode yang kami gunakan pendekatan berbasis permintaan, dengan menghitung proporsi siswa di setiap wilayah terhadap total nasional. Kami sudah mengidentifikasi 264 kabupaten/kota sebagai kantong kemiskinan, dengan 115 diantaranya memenuhi seluruh kriteria prioritas," kata Budiman.

Untuk daerah 3T, kata dia, BP Taskin telah memetakan 62 kabupaten/kota daerah tertinggal dan 11 kabupaten/kota yang memenuhi seluruh kriteria wilayah 3T, dengan total estimasi 392.000 siswa yang akan dilayani melalui 41 unit SPPG di 5 provinsi Indonesia bagian timur.

Sistem alokasi BP Taskin menerapkan prinsip minimal 1 titik SPPG per kabupaten/kota yang memenuhi kriteria, dengan distribusi tambahan berdasarkan proporsi jumlah siswa. Formula itu mencakup penyangga cadangan sebesar 20 persen untuk mengantisipasi kebutuhan lapangan yang dinamis.

Baca juga: Presiden sebut Program MBG sukses pacu ekonomi desa dan prestasi siswa

"Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas tertinggi dengan empat kabupaten target melayani 241.263 siswa, diikuti Maluku dengan tiga kabupaten untuk 63.988 siswa, serta Papua dan sekitarnya dengan empat kabupaten melayani 50.050 siswa," ucap Budiman.

Pihaknya juga akan mengirimkan tim khusus ke Kabupaten Toraja Utara pada 20 Agustus 2025 untuk mempersiapkan implementasi enam titik SPPG di dua kecamatan terpencil. Misi itu merupakan pilot project untuk menguji efektivitas metode di lapangan sebelum perluasannya secara nasional.

"Toraja Utara dipilih karena ciri-cirinya sebagai daerah dengan tantangan geografis dan tantangan ketakterjangkauan yang tinggi. Pengalaman di sana akan menjadi pembelajaran berharga untuk penyempurnaan strategi pelaksanaannya di seluruh Indonesia," kata dia.