Jakarta (ANTARA) - Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai, skema atap surya dan power wheeling menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.
Dengan penerapan dua skema tersebut, pemerintah dinilai tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.
“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling," kata Lead Researcher SUSTAIN Adila Isfandiari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pengembangan atap surya oleh rumah tangga serta pemanfaatan skema power wheeling oleh sektor industri dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mendukung realisasi proyek tersebut.
Baca juga: Anggota DPR yakin konversi PLTD berhasil, butuh komitmen konsisten
"Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujarnya.
Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional tercatat baru mencapai 15,75 persen, dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 15.630 megawatt (MW).
Sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85 persen.
Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dibandingkan tren historis saat ini.
Baca juga: ESDM: Konflik di Timteng jadi momentum RI akselerasi transisi energi
Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan tercatat sekitar 1.025 MW per tahun.
SUSTAIN menilai percepatan pengembangan EBT penting guna memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global.
Dalam konteks keterbatasan fiskal, skema atap surya dan power wheeling dinilai bisa menjadi solusi untuk menambah kapasitas listrik berbasis energi terbarukan secara cepat tanpa mengandalkan pembiayaan negara.
Melalui skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.
Baca juga: Dari Tokyo, Presiden canangkan percepatan transisi energi Indonesia
Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif bagi pelanggan PLN non-subsidi, khususnya segmen rumah tangga R-2 dan R-3 yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan, agar terdorong menggunakan energi surya.
“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” ujar Adila.
Ia menambahkan, partisipasi pelanggan non-subsidi berpotensi menjadi katalis utama dalam percepatan penambahan kapasitas EBT, sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.
"Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk atap surya serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," tambahnya.
Baca juga: DEN: Konversi PLTD ke PLTS sejalan dengan pengembangan energi bersih
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
