Jakarta (ANTARA) - Hasil survei yang dilakukan Data Survei Indonesia (DSI) menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto serius memberantas korupsi.
Direktur Eksekutif Data Survei Indonesia (DSI) Ahmad Rijal dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan survei tersebut dilakukan pada 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pada isu korupsi, survei DSI mencatat 62,4 persen responden menilai pemerintah serius memberantas korupsi, sementara 33,0 persen menilai sebaliknya.
Tingkat kepercayaan terhadap sejumlah lembaga penegak hukum juga tercatat cukup tinggi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 65,5 persen, Mahkamah Agung 64,7 persen, serta Kepolisian dan Kejaksaan masing-masing di atas 61 persen.
Survei yang sama juga mencatat 72,2 persen responden percaya terhadap pemerintahan secara umum dan 61,8 persen responden menilai pemerintah berpihak pada rakyat kecil.
Baca juga: Survei LKPI: Kepuasan publik terhadap Prabowo capai 79,3 persen
Rijal pun menyoroti komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp di Jembrana, Bali pada Selasa (25/8), yang kembali menegaskan bahwa penyelewengan harus diberantas hingga ke akarnya.
Menurutnya, pernyataan Presiden tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di tengah tuntutan masyarakat soal pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
“Presiden Prabowo bicara bukan dari ruang hampa. Ia mengakui secara terbuka bahwa masih ada praktik korupsi. Oleh karena itu, jika kita perhatikan dalam setiap pidatonya, beliau selalu berbicara agenda pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi pertanda komitmen pemerintahannya dalam agenda pemberantas korupsi," katanya.
Rijal juga menyoroti kebijakan penataan ulang tata niaga ekspor komoditas strategis melalui skema satu pintu sebagai salah satu langkah konkret pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil menutup celah kebocoran yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan sejumlah pihak dengan potensi kerugian yang diselamatkan negara diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah.
"Apa yang sedang dihadapi Prabowo hari ini bukan sekadar kritik biasa dari oposisi politik, melainkan perlawanan dari kelompok yang kepentingannya terusik oleh langkah-langkah pembenahan tata kelola sumber daya negara," ujarnya.
Baca juga: Survei: Publik optimis dengan agenda pemberantasan korupsi pemerintah
Lebih lanjut, Rijal menyebut bahwa hasil survei DSI juga mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo sebesar 60,7 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan dan kabinet secara umum yang sebesar 55,5 persen.
Terkait kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), ia menyebut 59,2 persen responden yang mengikuti kasus tersebut memaknainya sebagai bukti lemahnya pengawasan program sejak awal, bukan semata bukti ketegasan penindakan.
Baca juga: KPK umumkan skor SPI 2025 capai 72,32 poin, naik dari tahun 2024
Baca juga: Bappenas: Antisipasi pemberantasan korupsi harus dari hulu ke hilir
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
