Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pemerintah, satuan pendidikan nonformal, serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat strategi kolaboratif untuk meningkatkan minat masyarakat mengikuti pendidikan nonformal.
Menurut Lestari, langkah tersebut diperlukan karena pendidikan nonformal masih dipandang sebagai pilihan kedua.
“Padahal satuan pendidikan nonformal adalah gerbang darurat bagi jutaan anak bangsa yang putus sekolah atau tidak terjangkau oleh sistem formal,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemendikdasmen tingkatkan mutu lembaga kursus lewat penerapan SPMI
Dia mengatakan strategi kolaboratif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan nonformal dapat dijalankan melalui sosialisasi yang lebih masif dan perubahan pola pikir.
Pemerintah dan lembaga pendidikan, kata dia, harus gencar menanamkan pemahaman bahwa ijazah Paket C setara dengan SMA dan memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau melamar pekerjaan.
Selain itu, lembaga kursus dan pelatihan (LKP) serta pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) perlu diperkuat agar mampu mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja, bukan sekadar mengejar ijazah.
“Kita tidak boleh berhenti pada angka. Kita harus memastikan bahwa mereka yang telah berjuang di jalur nonformal mendapatkan pengakuan yang setara. Inklusivitas bukan hanya slogan, tapi sebuah keharusan,” ujarnya.
Menurut dia, dukungan terhadap pendidikan nonformal juga perlu diwujudkan melalui penyediaan fasilitas belajar yang lebih memadai dan peningkatan akses bagi peserta didik yang selama ini terkendala kondisi ekonomi maupun wilayah.
Lestari menegaskan upaya memperkuat pendidikan nonformal penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang setara, apa pun jalur yang ditempuh.
Baca juga: Stigma pendidikan kelas dua Vs realita: Lulusan Paket C yang berdaya
Dorongan itu disampaikan Lestari di tengah rendahnya partisipasi satuan pendidikan nonformal (SPNF) dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) Paket C.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 23 Agustus 2026, dari 9.693 SPNF yang memenuhi syarat, baru 361 lembaga yang mendaftar sebagai penyelenggara TKA Paket C.
Lestari berpendapat salah satu faktor yang menjadi penghambat masyarakat mengakses SPNF ialah stigma sosial. Pendidikan nonformal kerap dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan pendidikan formal, sehingga masyarakat enggan mendaftar.
Faktor lainnya, yaitu kendala ekonomi dan aksesibilitas. Sebagian besar peserta didik Paket C berasal dari golongan ekonomi bawah yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarga sehingga menyulitkan mereka untuk hadir secara rutin dan mengikuti ujian.
Selain itu, dia juga menyoroti fasilitas belajar serta jaringan komunikasi antara lembaga dan pihak luar.
“Sejumlah kendala itu harus menjadi kepedulian semua pihak. Butuh langkah nyata, bukan sekadar wacana, agar setiap anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, apa pun jalurnya,” ucap Lestari.
Baca juga: Kemendikdasmen sampaikan peserta didik Paket C antusias ikuti TKA
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
