Jakarta (ANTARA) - Indonesia dinilai perlu mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan nontarif dalam kerangka kerja sama mereka, agar keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional.
Menurut laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang dikutip di Jakarta, Rabu, pengurangan hambatan ini penting agar BRICS bisa bertransformasi menjadi blok perdagangan yang efektif dan kemudian menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam.
“Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya,” demikian laporan tersebut.
BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, dinilai belum efektif sebagai blok perdagangan.
Laporan LPEM FEB UI menyoroti beberapa hambatan nontarif (NTMs) yang sangat memberatkan bagi produk Indonesia.
Brasil misalnya, menerapkan NTMs pada hampir semua produk pertanian, termasuk minyak sawit, mesin, elektronik, produk makanan, dan hewan.
Sertifikasi kesehatan dari Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (MAPA) Brasil sangat sulit dipenuhi, seringkali karena standar higienitas dan traceability atau ketertelusuran yang ketat, proses akreditasi yang panjang dan birokratis, serta parameter teknis kesehatan pangan yang tinggi.
Ekspor ikan beku dan udang Indonesia bahkan pernah ditolak meski sudah memiliki sertifikat standar dan praktik sistem Hazard Analysis and Critical Control Points yang diwajibkan oleh Uni Eropa (EU HACCP). Selain itu, pelabelan produk makanan juga tidak mudah karena harus dalam bahasa Portugis.
Sementara itu, India sangat intensif menerapkan NTMs pada produk tekstil dan pakaian jadi. Sertifikasi oleh Bureau of Indian Standards (BIS) seringkali memakan waktu lama dan mahal, serta tidak selalu mengakui sertifikat internasional, menjadi kendala besar bagi eksportir Indonesia.
Registrasi wajib Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) untuk produk makanan juga memakan waktu 3-6 bulan.
Selain isu tarif dan nontarif, Indonesia juga dinilai perlu mendorong BRICS untuk memperkuat kerja sama di bidang sumber daya manusia, termasuk melalui kerja sama pendidikan dan penelitian di sektor teknologi informasi, industri, pertanian, dan manajemen bisnis.
Baca juga: Strategi bebas aktif Prabowo mengakselerasi Global South
Baca juga: Prabowo-Lula sepakat garap potensi besar RI-Brasil yang belum optimal
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
