Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan pentingnya masukan masyarakat untuk memperkuat dan membereskan kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan selama sembilan bulan.
Hal itu disampaikannya setelah melakukan audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait penyampaian pandangan serta Rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
“Baru sembilan bulan dan masih banyak, kita akui banyak sekali yang memang penuh dengan kekurangan. Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ini juga badan yang baru, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik, artinya baru memang terpusat di tingkat pusat saja, belum ada perwakilan di tingkat daerah,” kata Putih di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
Putih mengatakan koordinasi lintas instansi sudah mulai berjalan di sejumlah daerah, namun penguatan struktur tetap menjadi kebutuhan mendesak. Puti mencontohkan hasil kunjungan kerja ke Batam, di mana sudah ada koordinasi antara dinas kesehatan dan pendidikan dalam menangani berbagai kasus.
“Kalau kemarin saya kebetulan ke Batam, itu sudah mulai berjalan, ada koordinasi bagaimana penanganan-penanganan jika terjadi kasus-kasus tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia juga menyoroti kompleksitas persoalan gizi dan kesehatan di Indonesia, yang erat kaitannya dengan upaya menyiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur.
“Ternyata begitu kompleks permasalahan gizi, ataupun juga permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama yang terkait dengan bagaimana menyiapkan generasi penerus kita. Dari data survei kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur masih sangat rendah, makanya masuk ke dalam item Germas,” kata Putih.
Lebih lanjut, Putih juga menekankan pentingnya meningkatkan jumlah SDM di bidang gizi untuk menopang keberhasilan program MBG. Ia mengapresiasi masukan dari para ahli dan anggota DPR lainnya agar rekomendasi yang muncul tidak hanya ditujukan kepada BGN, tetapi juga kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
“Ini menjadi catatan penting, artinya tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara makan bergizi gratis, tapi juga untuk kementerian lain, termasuk Kementerian Kesehatan dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan terhadap SDM kesehatan di bidang gizi juga perlu didorong,” tuturnya.
Baca juga: Komisi IX DPR evaluasi pelaksanaan program MBG di Kepri
Baca juga: Dedi Mulyadi ungkap segera undang Kepala BGN Jabar untuk evaluasi MBG
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
