Sungailiat (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Bidang Pertahanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto secara resmi melepas distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025 di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
"Pelepasan distribusi logistik Pilkada Ulang di Bangka yang dilakukan, bukan mengambil alih tugas teknis penyelenggara pemilu, melainkan untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar," kata Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto di Sungailiat, Selasa.
Ia menegaskan pihaknya telah membentuk desk khusus Pilkada Ulang 2025 di Kabupaten Bangka, namun sifatnya hanya sebatas koordinasi dan pemantauan.
"Kami menginginkan Pilkada Ulang 2025 di Kabupaten Bangka berjalan dengan baik, demokratis, berintegritas dan juga menjunjung tinggi keadilan serta supremasi hukum," jelas dia.
Baca juga: Memaknai HUT RI dengan pesta demokrasi di Papua yang bersih dan damai
Menurut Yoedhi Swastanto, kehadiran pemerintah pusat untuk memastikan sinergi antar lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
"Kami memantau, mensinergikan dan juga memberikan rekomendasi strategis langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh pihak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada agar penyelenggara ini mencerminkan aspek demokratis," jelasnya.
Dalam persiapan Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka, pihak penyelenggara dan Forkominda Bangka sudah menunjukkan sinergi yang cukup baik.
"Saya berharap masyarakat yang terdaftar dalam pemilih tetap untuk menyampaikan hak suara dalam Pilkada Ulang 2025 sesuai hati nurani, dan ikut menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.
Berdasarkan data, logistik Pilkada Ulang 2025 terdiri dari kotak suara 459 buah, kotak suara cadangan 16 buah, bilik pungutan suara 1.836 buah, surat suara 249.169 lembar dan tinta sebanyak 918 buah.
Pewarta: Kasmono
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
