PBB (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov saat berpidato dalam sesi debat umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu (27/9) menegaskan bahwa setiap agresi terhadap Rusia "akan menghadapi respons tegas".
Menurut Lavrov, negara-negara Barat semakin mengancam penggunaan kekuatan militer terhadap Rusia sambil menuduh Moskow hampir berencana menyerang negara-negara NATO dan Uni Eropa (UE).
Menyebutkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali membantah provokasi semacam itu, Lavrov menekankan Rusia tidak pernah memiliki niat maupun tindakan semacam itu.
Mengenai konflik Rusia-Ukraina, Lavrov mengatakan, seperti yang telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Putin, Rusia telah dan tetap terbuka terhadap negosiasi untuk menghilangkan akar penyebab konflik sejak awal.
Keamanan dan kepentingan vital Rusia harus dijamin secara andal, dan hak-hak warga Rusia serta penutur bahasa Rusia di wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina harus dipulihkan dan dihormati, tambahnya. "Atas dasar ini, kami siap membahas jaminan keamanan untuk Ukraina."
Mengenai hubungan Rusia-AS, Lavrov mengatakan Rusia menaruh harapan tertentu pada kelanjutan dialog antara kedua negara, terutama setelah pertemuan puncak di Negara Bagian Alaska, AS, pada Agustus lalu.
Lavrov juga mengatakan bahwa Rusia melihat aspirasi pihak AS tidak hanya untuk berkontribusi dalam menemukan cara realistis menyelesaikan krisis Ukraina tetapi juga keinginan untuk mengembangkan kerja sama pragmatis tanpa mengambil sikap ideologis.
Rusia dan AS memikul tanggung jawab khusus terhadap keadaan dunia dan menghindari risiko yang dapat menjerumuskan umat manusia ke dalam perang baru, tegasnya.
Lavrov menegaskan kembali inisiatif baru yang diusulkan oleh Putin, yang menyebut bahwa Moskow siap mematuhi batasan senjata nuklir selama satu tahun setelah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New Strategic Arms Reduction Treaty/New START) berakhir pada Februari 2026, asalkan AS mengambil langkah yang sama dan menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan kemampuan pencegahan yang ada.
Ditandatangani oleh Rusia dan AS pada 2010, perjanjian New START memberlakukan batasan jumlah hulu ledak nuklir dan sistem pengiriman strategis yang dikerahkan.
Perjanjian ini mulai berlaku pada 5 Februari 2011, dan ditentukan berakhir pada 5 Februari 2021. Meski demikian, Moskow dan Washington secara resmi memperpanjang perjanjian tersebut selama lima tahun hingga Februari 2026.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
