Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menekankan pentingnya transparansi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis agar petani komoditas seperti kelapa sawit tetap terlindungi.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyoroti transparansi tersebut khususnya dalam perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.
“Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani,” kata Darto.
Adapun pemerintah telah menetapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO) dan ferro alloy.
Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor yang muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.
Baca juga: POPSI: Tata kelola perdagangan sawit penting bagi stabilitas industri
Baca juga: POPSI: DSI bisa difungsikan jadi verifikator perdagangan terintegrasi
“Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” ujar Darto.
Selain itu, PP 24/2026 dalam Pasal 4 mengatur kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri.
“Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah, pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementerian yang bisa membuka celah untuk lobi dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” kata Darto.
Ia menambahkan penting bagi regulator untuk menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut.
“Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit,” katanya.
Baca juga: POPSI: DSI harus berperan dalam pengawasan, transparansi data ekspor
Baca juga: POPSI:Transparansi penting dalam tata kelola ekspor SDA termasuk sawit
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
