Bandung (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Barat kembali menetapkan enam tersangka baru dalam pengungkapan kasus sindikat perdagangan bayi jaringan ke Singapura, setelah sebelumnya berhasil meringkus 16 tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol. Surawan, mengatakan para tersangka ditangkap dalam sepekan terakhir di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka masing-masing berinisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan ML.
“Empat orang kami bawa ke sini untuk ditahan, sedangkan dua lainnya tidak kami tahan karena dalam kondisi hamil,” kata Surawan di Bandung, Rabu.
Surawan menjelaskan meski tidak ditahan, dua tersangka perempuan tersebut tetap dikenai wajib lapor dan berada dalam pengawasan kepolisian daerah setempat.
Ia menyampaikan bahwa keenam orang tersebut masih satu jaringan dengan 16 tersangka sebelumnya. Peran mereka dalam jaringan ini beragam, mulai dari orang tua palsu hingga pengasuh bayi.
“Dalam penangkapan, kami juga mengamankan sejumlah dokumen penting, seperti paspor bayi, paspor orang tua palsu, dan dokumen notaris terkait proses adopsi yang diduga ilegal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Surawan mengatakan pihaknya juga turut menyelamatkan dua bayi yang diduga hendak diterbangkan ke Singapura untuk diserahkan kepada calon pengadopsi. Keduanya masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan usia di bawah satu tahun.
“Asal usul kedua bayi ini masih kami telusuri lebih lanjut. Bayi sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan nantinya akan ditempatkan di panti asuhan,” kata Surawan.
Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp600 juta.
Baca juga: Polda Jabar ringkus DPO kasus perdagangan bayi ke Singapura
Baca juga: DPR minta Polri bongkar sindikat perdagangan bayi ke Singapura
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
