DKI jadi provinsi pertama yang berkolaborasi dengan BPS data RW kumuh

1 hour ago 1

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan BPS dalam melakukan identifikasi Rukun Warga (RW) kumuh guna memperkuat kebijakan berbasis data.

“Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain," kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti saat peluncuran "Portal Satu Data Jakarta" di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada 2025 kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan nilai 85,05.

Angka ini naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini didorong oleh naiknya usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah warga DKI Jakarta.

“Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Amalia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa peluncuran Portal Satu Data Jakarta merupakan hal penting untuk memastikan seluruh kebijakan di Jakarta berbasis data yang akurat, terbuka, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pramono menambahkan, bahwa meski Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sempat mengalami pemotongan sebesar Rp15 triliun, kinerja pembangunan ibu kota tetap kuat berkat pemanfaatan data yang tepat dan prioritas anggaran yang jelas.

“Kartu Jakarta Pintar, jumlahnya adalah 707.920 siswa. Nggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya Rp1,6 triliun. Yang kedua adalah untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kurang lebih angkanya Rp380 miliar," kata Pramono.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article