Manokwari (ANTARA) - Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua wajib mengakomodasi kearifan lokal agar setiap program pemerintah dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat adat.
Ketua PGGP Papua Barat Pendeta Daniel Sukan di Manokwari, Selasa, mengatakan perencanaan pembangunan semestinya tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, melainkan harus menghormati identitas budaya dan hak masyarakat adat.
"Cara pandang pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Papua selalu tidak memahami kontekstual. Ini yang harus diubah," kata dia.
Menurut Daniel, pendekatan pembangunan daerah yang mengabaikan karakteristik masyarakat adat setempat berpotensi menimbulkan reaksi penolakan, sebab setiap suku maupun wilayah di Tanah Papua memiliki tradisi, norma, serta pola hidup berbeda.
Baca juga: Wamendagri sebut pembangunan Papua perlu sinergi dan tata kelola
Pemerintah semestinya melakukan kajian terlebih dahulu agar pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua berjalan selaras dengan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial.
"Tujuan pemerintah melakukan percepatan pembangunan itu memang baik, tetapi caranya masih keliru. Membangun Papua tidak boleh pakai kacamata Jakarta," ujar Daniel.
Dia menjelaskan sebagian besar masyarakat adat di wilayah Papua memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi semata, tetapi ibu atau sumber kehidupan yang memiliki nilai-nilai spiritual, sosial, identitas, asal usul sejarah, warisan leluhur, serta martabat suku.
PGGP mendorong agar pemerintah dan pemangku kepentingan mengedepankan dialog dengan masyarakat adat sebelum menetapkan kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, investasi, maupun pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Pemprov Papua Tengah gandeng Kejati wujudkan pembangunan akuntabel
"Masyarakat anggap tanah itu ibu yang memberikan sumber kehidupan. Jadi, saat merencanakan program, pemerintah buka ruang dialog dengan masyarakat adat," ucapnya.
Dia kemudian menyarankan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, selain pendekatan berbasis kearifan lokal dalam setiap program pembangunan infrastruktur maupun perluasan investasi, seperti sistem sewa lahan, agar masyarakat adat memperoleh kompensasi.
Hal ini berkaitan dengan kecenderungan masyarakat adat untuk melepas tanah ulayat dengan status jual permanen, sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
"Yang orang Papua butuh itu bagaimana layanan kesehatan berkualitas bisa diakses sampai ke pelosok tanpa ada biaya. Kalau orang Papua sehat, maka mereka bisa sekolah dengan baik, setelah itu mereka bisa berpikir soal ekonominya," ucap Daniel.
Baca juga: Kemenkes canangkan renovasi 131 RS Tipe C pada 2027
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
