Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meminta kondisi pasar kerja nasional dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga penyerapan tenaga kerja baru.
“Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK. Karena pasar kerja itu terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang menganggur, orang yang di-PHK dan orang yang terserap,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.
BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026.
Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja tercatat sebanyak 147,67 juta orang atau meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 145,77 juta orang.
Amalia menjelaskan tambahan angkatan kerja baru berasal dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja.
“Jumlah yang terserap di dalam lapangan pekerjaan dan bekerja adalah 1,9 juta orang,” ujarnya.
Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka turun dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang atau berkurang sekitar 34.700 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Amalia, kondisi tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja masih mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan ekonomi dunia.
“Jadi yang ingin saya titip pesan adalah bahwa kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK,” ujar Amalia.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masih terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan selama satu tahun terakhir, termasuk akibat PHK di sejumlah sektor usaha.
BPS mencatat sekitar 196 ribu orang mengalami PHK selama satu tahun terakhir.
Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 113 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan kembali, sedangkan sekitar 14 ribu orang memilih keluar dari angkatan kerja karena melanjutkan pendidikan atau alasan keluarga.
“Karena sekali lagi ada yang terserap kerja, ada yang menganggur, ada yang keluar karena dia (dikenai) PHK, tetapi ada juga yang terserap kembali,” ungkap dia.
Selain itu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026 dibandingkan 4,76 persen pada Februari 2025.
Data BPS sebelumnya juga menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.
Sementara dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, serta pertanian 4,97 persen pada Triwulan I-2026 yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.
Amalia menilai dinamika pasar kerja perlu dilihat secara menyeluruh agar kondisi ketenagakerjaan tidak dipersepsikan hanya dari angka PHK semata.
Menurut dia, data ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk membaca kondisi ekonomi domestik dan efektivitas penyerapan tenaga kerja nasional.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga terus memperluas program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sepanjang 2026. Salah satunya melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan lebih dari 70 ribu peserta secara nasional pada tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui skema yang terhubung dengan kebutuhan industri.
Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga tengah menjalankan program padat karya, tenaga kerja mandiri, serta penguatan perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menjaga daya tahan pasar kerja di tengah dinamika ekonomi global.
Baca juga: CORE dorong Danantara reformasi investasi untuk tekan risiko PHK
Baca juga: Program MBG serap 1,28 juta pekerja gerakkan perekonomian nasional
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
