Bangkok (ANTARA) - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra membela keputusan Bangkok untuk mengembalikan 40 warga Uighur ke China setelah mereka ditahan di Thailand selama 11 tahun.
Shinawatra, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Thailand TNA pada Sabtu. mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi telah mendiskusikan masalah tersebut dengan beberapa pemimpin China, termasuk Menteri Keamanan China yang memberi jaminan keamanan.
China menjamin secara resmi bahwa para pengungsi yang dikembalikan tidak akan menghadapi penuntutan dan dapat bergabung kembali dengan keluarga mereka dengan aman.
Perdana Menteri menekankan bahwa warga Uighur tersebut telah memasuki Thailand secara ilegal dan tidak ada negara ketiga yang meminta untuk menerima mereka selama masa penahanan yang panjang.
Setelah China memberikan bukti yang jelas bahwa mereka adalah warga negara China, sebutnya, Thailand berkewajiban untuk memulangkan mereka dan tindakan tersebut tidak melanggar aturan internasional maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Shinawatra dengan tegas membantah tuduhan pemulangan tersebut merupakan bagian dari pertukaran perdagangan dengan China dan menegaskan bahwa manusia bukanlah komoditas.
Ia menambahkan otoritas China telah memberikan izin kepada Thailand untuk memantau kesejahteraan para pengungsi yang dipulangkan dan Menteri Kehakiman Thailand berencana mengunjungi China pada pertengahan Maret untuk memeriksa kondisi mereka.
Pemerintah Thailand merahasiakan masalah tersebut demi alasan keamanan dan Shinawatra menekankan bahwa ia ingin memastikan proses berjalan dengan damai tanpa masalah. Foto-foto yang menunjukkan warga Uighur bersatu kembali dengan keluarga mereka telah dirilis, yang ia sebut sebagai bukti hasil yang positif.
Menanggapi kritik internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, Shinawatra menyatakan Thailand akan memberikan informasi terbaru kepada negara-negara yang peduli terhadap masalah tersebut.
Dirinya menyatakan keyakinannya terhadap komitmen China untuk memperlakukan para pengungsi dengan baik dan mengatakan Thailand tidak akan mengambil keputusan tanpa adanya jaminan tersebut.
Sumber: TNA-OANA
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
