Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

3 hours ago 1
"Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,"

Jakarta (ANTARA) - Amanat Research Institute menggelar acara diskusi kebijakan bertemakan Meninjau Potensi Nilai Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Jumat (28/2).

Direktur Eksekutif Amanat Research Institute Bayu Satria Utomo menyampaikan acara tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu pengetahuan yang sering dibahas di forum akademis.

"Hasil dari diskusi ini akan kami teliti lebih lanjut dan kami sampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dan kementerian lainnya," ujar Bayu dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Bayu berharap generasi muda dapat mengambil pelajaran dari diskusi tersebut dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus (Stafsus) Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi memberikan pandangannya mengenai pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Menurut dia, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan tepat sasaran.

"Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan," ucap Intan.

Nantinya, kata dia, seluruh masukan yang disampaikan akan dikompilasi dan diserahkan langsung kepada Menko Zulkifli Hasan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian terkait.

Sementara itu, Project Manager diskusi kebijakan tersebut, Salman Al Fathan memaparkan potensi ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

"Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sangat besar, baik dari biaya pelabuhan, pajak, pemandu kapal, dan lainnya," kata Salman.

Ia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi, yakni untuk mengidentifikasi potensi ekonomi tersebut serta membangun strategi restorasi lingkungan, mitigasi, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap degradasi lingkungan.

Kegiatan kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Amanat Research Institute dan Forma SKSG UI, yang berhasil mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu penting agar menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dan berdampak luas bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan pejabat penting di bidang kelautan dan lingkungan, di antaranya Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Yonvitner, Manager for Ocean and Plastic Waste World Resources Institute Rocky Pairunan, serta Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiyono.

Lalu, hadir pula Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran (Unpad) Candra Wirawan Arief, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT PAL Indonesia (Persero) Mujizat Alam, CEO Supply Chain Indonesia Setijadi, perwakilan dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB Akhmad Solihin, perwakilan dari Kementerian Perhubungan Capt. Ari Wibowo, serta peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

Dari diskusi tersebut, para narasumber pakar menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan harus memiliki pendekatan multi-disiplin yang dapat menyeimbangkan perspektif pembangunan ekonomi dengan usaha restorasi dan perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, pembangunan ALKI harus diselaraskan dengan agenda pemerataan pembangunan di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan keterhubungan yang mendorong pembangunan ekonomi secara lebih merata.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |