Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.
Dengan beragam usaha yang akan dijalankan Kopdes Merah Putih, mulai dari penyediaan LPG 3 kg, layanan simpan pinjam, logistik desa, agen pupuk, hingga gerai sembako, Adinda mengatakan, transparansi dalam proses rantai pasok atau supply chain menjadi sangat krusial.
"Perlu dan sangat perlu dipastikan bagaimana proses supply chain-nya, siapa yang masuk, bagaimana proses pemilihan pemasoknya," ujar Adinda dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.
Ia memperingatkan, tanpa proses yang transparan dan akuntabel, koperasi desa ini berisiko menjadi "ladang penyalahgunaan untuk korupsi."
Baca juga: DPR harap Kopdes Merah Putih tumbuhkan ekonomi daerah untuk nasional
Oleh karena itu, ia menilai pengawasan ketat dari masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diperlukan.
Adinda juga menyoroti keterlibatan berbagai unsur pemerintah dalam program Kopdes Merah Putih yang masif ini, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), TNI dan Polri.
Ia menegaskan, meskipun inisiatif ini bersifat top-down, semangat koperasi yang sesungguhnya adalah gerakan bottom-up. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat desa mutlak diperlukan dalam setiap tahapan.
Pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat seperti DPRD, DPD, dan DPR RI juga dianggap perlu mengingat skala program yang besar ini.
Baca juga: Pengamat sebut pengurus Kopdes Merah Putih harus tersertifikasi
Ia mengatakan, masyarakat sangat berharap Kopdes Merah Putih dapat memberikan efek trickle-down terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan di desa.
Namun, Adinda menilai tujuan ini hanya bisa terwujud jika ada pemetaan kepentingan yang jelas, pembagian peran yang transparan, dan proses yang akuntabel.
"Jangan sampai Koperasi Merah Putih ini jadi top-down semata, tidak menciptakan perasaan memiliki kepada masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat langsung," tutup dia
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.
Baca juga: Prabowo harap hasil ikan terdistribusi ke semua desa di Indonesia
Dari puluhan ribu koperasi yang telah terbentuk, pemerintah telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.
Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut mulai dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dari bank-bank Himbara.
Pembiayaan awal ini memiliki plafon hingga Rp3 miliar per unit koperasi, dengan suku bunga enam persen dan tenor enam tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan grace period atau masa tenggang selama enam bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi di tahap awal operasional, tanpa tekanan pembayaran cicilan langsung.
Baca juga: Perlu ada transparansi laporan keuangan Kopdes Merah Putih
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
