Peneliti: Serangan TPNPB di Tambrauw-Grasberg ganggu stabilitas sosial

4 hours ago 1

"Korban dalam peristiwa ini adalah warga sipil yang bekerja sebagai pegawai honorer pemerintah daerah. Artinya, masyarakat biasa yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban konflik,"

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Kajian Geopolitik dan Pertahanan Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Heri Herdiawanto mengatakan penyerangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di wilayah Papua dapat mengganggu pembangunan dan stabilitas sosial.

Diketahui, kelompok itu menyerang Pos KSTP Kodap XXXIII/Rumana di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya dan Grasberg, Tembagapura, Papua Tengah pada 8 dan 11 Maret 2026 lalu.

Heri dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin mengecam kedua insiden tersebut karena menyebabkan dua warga sipil meninggal dunia dan kekerasan yang ditimbulkan melanggar prinsip kemanusiaan hingga memperburuk situasi keamanan di Papua.

"Korban dalam peristiwa ini adalah warga sipil yang bekerja sebagai pegawai honorer pemerintah daerah. Artinya, masyarakat biasa yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban konflik," katanya.

Menurut dia, aksi kekerasan semacam ini tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut karena rasa aman masyarakat terganggu.

Ia juga menegaskan kekerasan tersebut juga akan berpengaruh kepada berbagai sektor kehidupan, mulai dari pelayanan publik, pendidikan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

"Ketika kekerasan terjadi secara berulang, masyarakat akan hidup dalam ketakutan. Kondisi ini dapat menghambat proses pembangunan daerah serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keamanan," ucapnya.

Perlindungan terhadap warga sipil, ujar dia, harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan konflik di Papua. Seluruh pihak diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat Papua.

"Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah upaya membangun kepercayaan, menjaga keselamatan warga sipil, serta memastikan pembangunan di Papua dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Heri mengajak semua pihak terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, imbuh dia, kita semestinya mengimplementasikan nilai-nilai peri kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah sehingga keadilan sosial bisa diwujudkan di Papua.

"Konflik hanya akan meninggalkan duka dan kesengsaraan, tapi perdamaian abadi akan menjadi pintu gerbang pembangunan," tuturnya.