Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengusulkan 20 perizinan hutan desa atau skema perhutanan sosial di tujuh kabupaten, guna memberikan akses legal kepada masyarakat mengelola hutan secara lestari.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Selasa, mengatakan usulan itu berasal dari kelompok masyarakat yang kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh pihak dinas.
Apabila dokumennya memenuhi syarat, kata dia, maka Dishut provinsi melanjutkan usulan tersebut ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
"Usulan ini tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak," ujarnya.
Baca juga: Kemenhut dukung perhutanan sosial bagi masyarakat adat Papua
Jimmy menyebut perhutanan sosial sejalan dengan Program Papua Barat Produktif yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Adapun jumlah kelompok masyarakat di tujuh kabupaten se-Papua Barat yang sudah mengantongi perizinan pengelolaan hutan desa dari kementerian sejak beberapa tahun lalu sebanyak 85 perizinan.
"Tahun ini juga kami alokasikan anggaran peralatan produksi untuk kelompok tani hutan maupun kelompok perhutanan sosial," ucap Jimmy.
Dia berharap dengan adanya bantuan peralatan produksi berdampak positif terhadap pengelolaan perhutanan sosial, sehingga turut berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: Unipa sarankan pemda gelar pelatihan pengolahan hasil hutan
Program perhutanan sosial bertujuan meningkatkan perekonomian sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat melalui tiga pilar, yakni lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.
"Perhutanan sosial terbagi menjadi lima skema yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan hutan kemitraan," ujarnya.
Saat ini, kata dia, luas hutan Papua Barat setelah adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, mengalami penurunan dari 9,7 juta hektare menjadi 6,3 juta hektare.
Penurunan luas kawasan hutan tidak memengaruhi komitmen pemerintah daerah di Papua Barat untuk tetap mempertahankan kurang lebih 70 persen dari total kawasan sebagai tutupan hutan.
Baca juga: KLHK lakukan verifikasi penetapan hutan adat di Sorong Selatan
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
