Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang kerja sama dengan investor untuk membangun ekosistem charging station atau stasiun pengisian daya bus listrik dengan memanfaatkan lahan-lahan belum terpakai milik pemerintah daerah.
Pada Focus Group Discussion (FGD) bersama Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) dan PT Kalista Nusa Armada di Jakarta, Rabu, Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Made Jony menyebut langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan transportasi publik berbasis listrik sekaligus mengejar target 10.000 bus listrik pada tahun 2030.
“Maka dari itu, dengan adanya beberapa investor yang mau membuat ekosistem charging, kita terbuka, sehingga kendala-kendala charging ini bisa diatasi, kita bisa siapkan dengan skema-skema yang ada,” kata dia.
Baca juga: Pengamat: Transformasi transportasi publik kunci kemandirian energi
Made mengatakan saat ini kebutuhan investasi tidak hanya terletak pada pengadaan kendaraan, tetapi juga pada sistem pengisian daya yang memadai.
“Fokus kita juga di Pemprov DKI Jakarta, terkait dengan biaya investasi, memang selain investasi di kendaraan, kebutuhan mobil listrik juga tinggi investasi di sistem charging,” ujarnya.
Dalam mencapai target tersebut, keterbatasan infrastruktur pengisian daya masih menjadi tantangan utama. Saat ini fasilitas charging bus listrik, menurut Made, umumnya hanya tersedia di pool atau depo bus yang lokasinya berada di pinggiran Jakarta, sehingga menyulitkan operasional.
Baca juga: Prabowo harap Pemprov hingga TNI beli kendaraan listrik dalam negeri
“Karena memang saat ini charging baru tersedia di pool atau tempat-tempat penyimpanan kendaraan bus. Karena lahan di DKI memang sangat susah,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat bus harus kembali ke pool yang jaraknya relatif jauh dari pusat kota hanya untuk mengisi daya.
Ia menambahkan, lahan yang belum terpakai milik Pemprov DKI Jakarta akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan charging station agar lebih dekat dengan pusat aktivitas kota.
Baca juga: Tiba di Pabrik VKTR Magelang, Prabowo tinjau bus listrik Transjakarta
“Pemprov DKI saat ini banyak menerima potensi-potensi kerja sama terkait dengan ekosistem charging, di mana lahan-lahan Pemprov DKI Jakarta yang ibaratnya lahan tidur Pemprov, kita akan manfaatkan untuk ekosistem charging,” ujarnya.
Selain lahan yang belum terpakai, Made mengungkap pihaknya juga tengah mengkaji sejumlah lokasi lain yang dapat dibangun stasiun pengisian daya, beberapa di antaranya merupakan terminal yang sudah ada di Jakarta seperti Terminal Pulogebang, Kampung Rambutan, Ragunan, dan Pinang Ranti.
Beberapa aset lahan Pemprov DKI Jakarta juga tengah dikaji seperti Kawasan Ancol, Depo Cawang, dan Pasar Jumat.
Baca juga: BTS bus listrik Bojonggede-Sentul butuh Rp12 miliar setahun
Ke depan, Made mengungkap infrastruktur ini juga akan semakin diperluas kepada seluruh pengguna kendaraan listrik di Jakarta, diikuti penyerapan mobil listrik yang semakin meningkat.
"Lahan ini kita akan manfaatkan untuk ekosistem charging, sehingga masyarakat maupun pemilik kendaraan tidak pusing. Sehingga nanti, itu (kendala infrastruktur SPKLU) bisa kita atasi dan penggunaan kendaraan listrik, khususnya di Pemprov DKI Jakarta, itu dapat berkembang dan meningkat sesuai dengan ekosistem charging yang ada".
Dengan langkah ini, diharapkan penggunaan kendaraan listrik di Jakarta dapat berkembang lebih cepat. Made mengungkap, hingga 2026 jumlah bus listrik di Jakarta mencapai sekitar 480 unit dan ditargetkan bertambah menjadi 500 unit dalam waktu dekat.
Baca juga: DKI targetkan penambahan 10.000 armada bus Transjakarta hingga 2029
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
