Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dalam pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pendalaman tersebut dilakukan antara lain melalui pemeriksaan Direktur PT Smartweb Indonesia Kreasi George Filandow sebagai saksi pada 15 April 2026.
“Dalam pemeriksaan, saksi didalami terkait keuntungan yang diperoleh para pihak dalam proses pengadaan digitalisasi SPBU,” ujarnya.
Baca juga: KPK periksa Ketum Hiswana Migas soal tahap pengadaan digitalisasi SPBU
KPK sebelumnya mengungkapkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023 sejak September 2024.
Sejumlah saksi telah dipanggil sejak 20 Januari 2025 untuk mendalami perkara tersebut.
KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, meskipun identitasnya belum seluruhnya diumumkan ke publik.
Baca juga: KPK: Ketua umum DPP Hiswana Migas minta penjadwalan ulang
Pada 28 Agustus 2025, KPK menyatakan penyidikan kasus tersebut memasuki tahap akhir dan tengah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Selanjutnya, pada 6 Oktober 2025, KPK mengungkapkan salah satu tersangka dalam perkara digitalisasi SPBU merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020–2024, yakni Elvizar.
Elvizar diketahui menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi saat proyek digitalisasi SPBU berlangsung, dan sebagai Direktur Utama perusahaan yang sama dalam kasus pengadaan mesin EDC.
Baca juga: KPK panggil Ketum DPP Hiswana Migas jadi saksi kasus digitalisasi SPBU
Baca juga: KPK dalami spesifikasi mesin EDC terkait kasus digitalisasi SPBU
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
