Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur memastikan pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) ukuran 3 kilogram (kg) di wilayahnya masih dalam kondisi aman.
"Hasil monitoring di lapangan, kondisi (pasokan elpiji) masih sangat aman. Tidak ada antrean warga saat membeli tabung elpiji ukuran 3 kg," kata Suku Dinas (Kasudin) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi (Nakertransgi) Kota Jakarta Timur, Galuh Prasiwi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurut Galuh, dari hasil penelusuran ke sejumlah distributor diketahui bahwa saat ini memang ada usulan kuota elpiji bersubsidi untuk Jakarta pada 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji tahun lalu. Ada pengurangan sekitar 1,6 persen.
Baca juga: DKI jelaskan soal kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta
Awal kuota elpiji subsidi untuk Jakarta pada 2025 sebesar 407.555 metrik ton (MT), sementara realisasi penyaluran elpiji di 2024 sebesar 414.134 MT.
Lalu pada tanggal merah tidak diizinkan menambah dari kuota yang ada. Sehingga, untuk penyaluran 27 dan 29 Januari 2025 mengambil 50 persen dari alokasi pekan sebelumnya.
Sementara, untuk 1 Januari 2025 dilakukan penarikan 50 persen dari stok 3 Januari, stok pada Senin (27/1) lalu diberikan penyaluran sebanyak 218.600 tabung dengan menarik 50 persen alokasi 15-17 Januari 2025.
"Kemudian, tambahan 24 persen atau sekitar 110.440 tabung sebagai opsional. Sehingga, total tambahan pada 27 Januari sebanyak 329.040 tabung," ujar Galuh.
Baca juga: Agen: Pertamina tak bisa jangkau pengecer jika menjadi pangkalan
Lebih lanjut, Galuh memaparkan untuk mengamankan stok pada Rabu (29/1) lalu, disalurkan 208.080 tabung dengan menarik 50 persen alokasi 22-24 Januari dan ditambah delapan persen sebanyak 36.880 tabung. Sehingga total tambahan pada 29 Januari 2025 sebanyak 244.960 tabung.
"Dengan kondisi pasokan yang ada saat ini, wilayah Jakarta Timur dinyatakan aman," tegas Galuh.
Sejak 1 Februari 2025, pemerintah telah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual elpiji 3kg. Kebijakan ini diterapkan guna mengontrol distribusi gas bersubsidi agar lebih terarah dan sesuai dengan peruntukannya.
Baca juga: Pemprov DKI duga kenaikan harga elpiji 3 kg karena adanya aksi borong
Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Dengan sistem distribusi yang lebih ketat, diharapkan elpiji 3 kg dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi. Pembelian di pangkalan resmi tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pengecer.
Bagi pemilik warung atau individu yang ingin tetap menjual elpiji 3 kg, langkah yang dapat diambil adalah mendaftar sebagai pangkalan resmi. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan ke pihak terkait, seperti PT Pertamina, dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
