Denpasar (ANTARA) -
Pemerintah menekankan kebijakan hilirisasi Indonesia kepada para pemain mineral dunia guna mendukung pengembangan transisi energi dan peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.
“Kami mau semua proses dari raw material (barang mentah) itu ada di Indonesia,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu di sela forum internasional mineral kritis, di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Menurut dia, Indonesia saat ini sedang fokus hilirisasi melalui pengembangan sumber daya mineral yang dimiliki tanah air misalnya pasir silika digunakan sebagai salah satu bahan untuk mendukung panel surya.
Kemudian nikel dan kobalt sebagai instrumen penting untuk mendukung baterai kendaraan listrik.
Tantangannya, kata dia lagi, Indonesia perlu teknologi tinggi dan penanam modal dalam mendukung daya saing kompetitif setiap produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi sumber daya mineral itu.
Untuk itu, kata dia pula, pemerintah membuka keran investasi baik dalam dan luar negeri untuk hilirisasi dengan menyediakan regulasi, kebijakan fiskal hingga kemudahan dalam perizinan.
“Bagaimana kami menyediakan perizinan yang lebih cepat dan tepat waktu, kebijakan fiskal yang bisa mendukung tumbuhnya investasi, bagaimana iklim investasi kondusif. Jadi poin-poin itu selalu kami dorong,” ujarnya pula.
Dalam pemaparannya, Wamen Investasi dan Hilirisasi itu menjelaskan realisasi investasi pada sektor hilirisasi mineral hingga 1 September 2025 yakni mencapai Rp193,8 triliun atau 12,11 miliar dolar Amerika Serikat/AS (asumsi kurs berdasarkan APBN Rp16.000).
Porsi paling besar adalah nikel mencapai Rp94,1 triliun, tembaga Rp40 triliun, bauksit Rp27,7 triliun, besi dan baja Rp21,5 triliun, timah mencapai Rp3,5 triliun, dan mineral lainnya yakni silika, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal buton mencapai Rp7 triliun.
Ada pun forum tersebut dihadiri oleh rantai nilai para pemangku kepentingan global mulai dari pertambangan, manufaktur, pemerintah hingga investor.
“Kami berikan asing itu untuk akses ke sumber daya alam kita tapi komitmen kami tetap jelas bahwa prosesnya itu harus ada di negara kita,” ujarnya lagi.
Baca juga: Indonesia tak lagi ekspor mineral mentah
Baca juga: BKPM: Kontribusi investasi bidang hilirisasi di RI capai 30 persen
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
