Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja secara kolaboratif atau 'keroyokan' untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar, dengan melibatkan kementerian terkait, pihak swasta, serta masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Langkah itu dilakukan menyusul telah dibubarkannya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang sebelumnya menjadi lembaga pemerintah non-kementerian untuk merestorasi kawasan gambut di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
“Keroyokan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup terlibat, BMKG terlibat, Kementerian Kehutanan juga terlibat. Kerja sama ini juga yang memungkinkan angka kebakaran hutan dan gambut terus menurun,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Jakarta, Senin.
Baca juga: Studi temukan tata guna lahan masih jadi isu dihadapi ekosistem gambut
Ia menjelaskan bahwa restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara sektoral. Apalagi Kementerian Kehutanan mencatat 80,15 persen dari total 8.594 hektare luas lahan yang terbakar sepanjang tahun ini adalah lahan gambut.
Dalam hal ini, potensi hujan akan ditingkatkan melalui rangkaian operasi modifikasi cuaca (OMC) yang menjadi salah satu cara pemerintah untuk menjaga kelembaban dan menurunkan risiko kebakaran.
Jika muka air gambut sudah berada di kedalaman dua hingga tiga meter maka menurut dia, kawasan tersebut perlu segera dibasahi.
Baca juga: KLH soroti potensi ekonomi dari restorasi gambut dan mangrove
Kementerian Kehutanan selain mengandalkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki data tingkat kebasahan lahan, termasuk tinggi muka air gambut dalam menentukan risiko kebakaran juga merestorasinya.
“Jadi OMC itu tidak hanya dilakukan saat terjadi kebakaran. Justru sebelumnya, ketika memasuki musim kering, BMKG dan BNPB sudah turun ke spot-spot rawan untuk membasahi lahan gambut kita,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh kementerian lembaga, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam pencegahan - pemulihan dampak kebakaran di lahan gambut, yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran lahan di Indonesia.
"Juga tak lupa kita memiliki relawan dalam Masyarakat Peduli Api/MPA di setiap daerah yang selalu responsif membantu. Nah menurut saya kegotong-royongan inilah yang tidak bisa dilakukan negara lain termasuk negara maju seperti Amerika Serikat," kata dia.
Baca juga: Wapres Gibran sebut kasus karhutla menurun 85 persen dalam 10 tahun
Baca juga: Menhut: Kolaborasi lintas sektor buat penanganan karhutla terkendali
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
