Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memfokuskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang paling rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Menurut Djamari, enam provinsi tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan lahan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering pada musim kemarau dan diperparah pengaruh El Niño.
Selain enam provinsi tersebut, kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan lain, antara lain kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter untuk membantu pemadaman karhutla dari udara di berbagai wilayah terdampak.
"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Selain pemadaman melalui udara, pemerintah melakukan penanganan dari darat dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara untuk mendukung petugas di lapangan.
Djamari mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan secara terpadu.
Pemerintah juga mencatat luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 107 ribu hektare. Namun, penanganan terus dilakukan untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas.
Baca juga: Pemerintah berupaya padamkan karhutla lewat modifikasi cuaca
Baca juga: Prabowo perintahkan penanganan maksimal karhutla saat El Nino
Baca juga: BNPB sebut sepuluh provinsi dikepung karhutla
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
