Jakarta (ANTARA) - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap politik emosional, melainkan juga amanat konstitusi dan hukum internasional, yakni Dasasila Bandung, yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.
Dia mengingatkan kembali pada 1955, para pemimpin dari 29 negara telah menandatangani komunike politik yang secara spesifik mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.
"Sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam pembukaan seminar nasional bertajuk "Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini" di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu.
Melalui KAA Tahun 1955, menurut dia, Indonesia adalah "mercusuar keadilan" yang memiliki rekam jejak sejarah luar biasa. Dengan demikian, posisi Indonesia harus tetap teguh sebagai suri teladan dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penghisapan antar bangsa.
Tanpa pegangan sejarah yang kuat, Hasto menilai diplomasi Indonesia akan terlihat gamang. Oleh karena itu, dia terus mendorong narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri bebas aktif.
Di sisi lain, dia pun menilai pemikiran geopolitik Bung Karno yang disebut sebagai Progressive Geopolitical Co-existence sangat relevan untuk meredam konflik global hari ini. Konsep itu, kata dia, menekankan pada koeksistensi damai, tetapi tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh dunia.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa sejarah harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia serta menjadi subjek dalam hubungan internasional, bukan sekadar objek dari kepentingan global.
Kemudian, kerja sama Asia-Afrika dalam Dasasila Bandung, kata dia, harus diaktualisasikan kembali untuk menghadapi ketimpangan ekonomi dan dominasi teknologi saat ini.
"Bung Karno mengonstruksikan teori geopolitik yang progresif. Beliau memulihkan struktur ekonomi yang menghisap peninggalan kolonialisme menjadi ekonomi yang berdikari. Inilah yang harus kita jalankan hari ini agar tidak lagi bergantung pada kekuatan asing," tutur Hasto.
Baca juga: PDIP: Kritik terhadap pemerintah adalah bentuk cinta kepada tanah air
Baca juga: Megawati instruksikan kader turun rasakan denyut kehidupan rakyat
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
