Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memastikan pengawasan akan dilakukan untuk mencegah perundungan (bullying) atau kejadian sejenis di Sekolah Rakyat yang merupakan sekolah berasrama.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati dalam siniar atau podcast dengan ANTARA di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa berdasarkan simulasi, Sekolah Rakyat akan menggunakan Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran yang memastikan pengawasan berjalan secara digital.
"Jadi ini monitoring-nya melekat dan ini juga salah satu cara untuk menghindari hal-hal, yang kadang kita ada kejadian, seperti bullying, seperti pelecehan seksual atau ada hal-hal yang kaitannya dengan intoleransi dan sebagainya itu bisa kita pantau karena sistem manajemennya melekat," ujar Adita.
Berdasarkan simulasi yang dijalankan sejauh ini, pengawasan juga dapat dilakukan untuk berbagai tahapan pendidikan yang dijalankan di Sekolah Rakyat. Dia mengatakan pemerintah berharap sistem serupa dapat diterapkan di semua Sekolah Rakyat di Indonesia.
Dia mengakui terdapat kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai potensi perundungan yang dapat terjadi di sekolah dengan sistem asrama. Namun, hal itu juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan perbaikan agar hal serupa tidak terjadi di Sekolah Rakyat.
Baca juga: KPAI hadirkan modul pengasuhan guna lindungi anak di Sekolah Rakyat
"Terdapat juga wali asuh yang akan tinggal selama 24 jam di sekolah untuk memastikan pengawasan dan kelancaran belajar mengajar," ujarnya.
Sekolah Rakyat dalam tahap awal rencananya belum akan menerima siswa dalam jumlah yang banyak. Adita menyatakan maksimal 100 siswa akan belajar dan tinggal di asrama untuk mengikuti Sekolah Rakyat.
"Jadi lebih mudah dimonitor pergerakannya, kemudian kalau ada pembelajaran juga jadi lebih bisa diikuti tracking-nya ke anak-anak ini jadi lebih mudah karena jumlahnya tidak terlalu banyak," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan Sekolah Rakyat dapat memulai tahun ajaran pada 14 Juli ini, setelah simulasi dilakukan di beberapa titik. Rencananya 63 titik Sekolah Rakyat siap beroperasi pada periode tersebut.
Pada akhir Juli atau awal Agustus, ditargetkan 37 lokasi akan mulai beroperasi. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar jumlah Sekolah Rakyat ditambah dari 100 lokasi menjadi 200 lokasi.
Baca juga: Sekolah Rakyat dinilai punya sistem bentuk karakter anak lebih baik
Program itu menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem. Untuk penyelenggaraannya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
