Purwokerto (ANTARA) - Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto menilai Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan food estate.
"Secara potensi lahan, Nusakambangan itu memang cukup luas. Ketersediaan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, baik itu sawah maupun ladang, cukup besar tanpa harus mengganggu lahan hutan yang ada," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.
Selain itu, kata dia, posisi Nusakambangan sangat strategis karena tidak akan mengganggu lahan baku sawah yang sudah dimiliki oleh masyarakat.
Menurut dia, gagasan tersebut menawarkan solusi untuk mengatasi kendala sumber daya manusia (SDM) yang sering dihadapi dalam pembangunan food estate di luar Jawa.
Baca juga: Menata harapan lewat cetakan batako di balik jeruji Nusakambangan
Dalam hal ini, lanjut dia, penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan bisa dilibatkan sebagai tenaga kerja pertanian.
"Sementara penduduk di luar Nusakambangan, memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai tenaga kerja terampil. Lalu, keterampilan mereka bisa ditularkan kepada penghuni lapas," katanya.
Dengan demikian, kata dia, para narapidana bisa mendapatkan bekal keterampilan hidup yang memadai ketika mereka nanti keluar dari lapas.
Ia mengatakan, kunci dari food estate adalah adanya SDM terampil yang bisa mengelola lahan, sehingga hal itu menjadi penting karena pembangunan food estate di luar Jawa kerap terkendala budaya dan keterampilan bertani padi sawah.
Baca juga: Menjemput hidayah di Lapas Nusakambangan dan seruan setia kepada NKRI
"Petani padi sawah umumnya dari Jawa, sementara di luar Jawa lebih banyak terbiasa menanam padi ladang. Kalaupun ada yang terbiasa menanam padi sawah, itu biasanya merupakan transmigran dari Jawa," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, food estate di Nusakambangan sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan integrated farming system (sistem pertanian terpadu) bukan hanya berfokus pada satu komoditas.
Menurut dia, sistem pertanian terpadu tersebut bisa mengintegrasikan budi daya ikan, peternakan, jagung, dan hortikultura.
"Minimal food estate yang dengan pendekatan integrated farming system itu bisa untuk swasembada pulau itu saja. Jadi untuk makan, untuk gizi, tidak perlu mendatangkan dari luar," katanya.
Baca juga: Kemenko Pangan komitmen wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan
Ia mengatakan, jika produksi melimpah, hasilnya bisa dikirim ke luar Nusakambangan, sehingga mengubah posisi pulau tersebut dari konsumen pangan menjadi produsen.
Di sisi lain, kata dia, keterlibatan penghuni lapas dalam kegiatan pertanian juga bisa menjadi sarana pembinaan karakter melalui aktivitas produktif yang bermanfaat.
Dengan mengajak para narapidana untuk melakukan aktivitas budi daya, lanjut dia, hal itu merupakan satu bentuk pendekatan sistem untuk membangun dan memperbaiki karakter penghuni lapas.
Ilustrasi - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto beserta rombongan meninjau tambak udang yang dikembangkan di lembaga pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/9/2025). ANTARA/Sumarwoto"Di situ ada peranan memperbaiki karakter penghuni melalui sistem pendekatan budaya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membuat hati mereka itu riang gembira dengan mengikuti pertanian, peternakan, perikanan yang dilakukan di situ," katanya.
Baca juga: Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor
Selain itu, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di situ, sehingga jiwanya yang tadinya sakit lalu di pemasyarakatan itu maksudnya tidak sekadar dihukum tetapi karakter dan jiwanya juga diperbaiki, tambah Prof Totok.
Saat mengunjungi Lapas Terbuka, Pulau Nusakambangan, Selasa (9/9), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengharapkan ke depan akan terjalin kolaborasi antara Kementerian Imipas, Kementerian Pertanian, dan pihak terkait lainnya untuk memanfaatkan lahan seluas 500 hektare di Nusakambangan sebagai sentra ketahanan pangan.
Menurut dia, program pembangunan ketahanan pangan dan peningkatan keterampilan WBP akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan negara (karutan) di seluruh Indonesia.
"Saya akan menjadikan program pembangunan ketahanan pangan ini juga menjadi salah satu penilaian bagi kalapas dan karutan. Apakah mereka mampu meningkatkan warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program BLK dan program lainnya," kata Menteri Agus.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
