Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada PT Pertamina Patra Niaga atas pelaksanaan distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan.
"Kami senang melihat pangkalan ini karena SOP dilaksanakan dengan baik. Hasil pengecekan tabung menunjukkan konsistensi berat di angka 8 kilogram, artinya sesuai dengan standar, berat tabung kosong 5 kg dan isi LPG 3 kg," ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat kunjungan uji petik ke pangkalan LPG di Kelurahan Mentaos, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Kamis.
Yeka menambahkan selain itu, layanan kepada masyarakat juga dilakukan secara konsisten.
Menurut dia, distribusi LPG di pangkalan terbagi antara rumah tangga dan pelaku usaha mikro, dengan mayoritas pengguna berasal dari rumah tangga.
Hal tersebut menunjukkan subsidi telah menjangkau kelompok yang tepat.
"Harga jual yang diterapkan juga sesuai HET, yakni Rp18.500 per tabung. Tidak ditemukan penjualan di atas harga tersebut. Ini mencerminkan bahwa konsumen mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, khususnya melalui Pertamina," sebut Yeka.
Mendampingi kunjungan tersebut, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan apresiasi dan komitmen perusahaan dalam menjaga ketepatan sasaran distribusi LPG subsidi.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas dukungan dan pengawasan terhadap tata kelola distribusi LPG 3 kg. Ini menjadi penguat bagi kami untuk terus melakukan peningkatan pelayanan dan memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," ujarnya.
Eko menambahkan melalui program subsidi tepat, Pertamina Patra Niaga telah menerapkan digitalisasi distribusi menggunakan Merchant Apps, yang terintegrasi untuk memastikan LPG digunakan oleh konsumen sesuai kriteria seperti rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Pertamina Patra Niaga, lanjutnya, terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi LPG 3 kg bersubsidi, salah satunya dengan membuka ruang kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ombudsman, dalam melakukan pengawasan dan peninjauan langsung ke lapangan.
"Kami terbuka terhadap saran dan masukan Ombudsman RI demi penyempurnaan sistem distribusi LPG bersubsidi. Ke depan, kami siap bersinergi dalam kunjungan bersama di berbagai wilayah agar distribusi LPG tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga terjamin stok dan pelayanannya," ujar Eko.
Baca juga: Ombudsman tekankan kepastian hukum dan transparansi pengadaan BBM
Baca juga: Ombudsman minta Pertamina beri kepastian penyediaan BBM ke masyarakat
Baca juga: Ombudsman RI sebut Pertamina Patra Niaga harus berbenah total
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
