Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan percepatan pelayanan pertanahan yang disertai integrasi data dapat mempersempit celah bagi mafia tanah.
“Kalau datanya proper, datanya bagus, kemudian integrasi datanya, IT-nya lengkap, saya kira percepatan pelayanan ini justru malah menutup ruang geraknya mafia,” kata Nusron di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Menurut Nusron, mafia tanah dapat memanfaatkan perbedaan data pertanahan dengan data yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjalankan aksinya.
Ia mencontohkan perbedaan data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), serta data pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan data pertanahan dapat menjadi celah bagi mafia tanah.
“Contohnya, perbedaan data antara NIP, Nomor Induk Bidang, dengan NOP, dengan data di Bapenda berbeda dengan data pertanahan, di situ pasti ada (celah), mafia akan masuk,” ujarnya.
Baca juga: Menteri ATR siap lindungi lahan dari mafia tanah pascabencana Sumatera
Selain integrasi data, kata Nusron, lambannya pelayanan pertanahan juga dapat membuka ruang bagi mafia tanah untuk menawarkan jasa kepada masyarakat.
“Kalau pelayanannya lama, diulur-ulur, itu pasti mafia akan masuk,” katanya.
Menurut dia, mafia tanah dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan menakut-nakuti pemohon seolah-olah pengurusan hak atas tanah tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan pihak tertentu.
“Menakut-nakuti kepada pemohon atau kepada rakyat. ‘Kamu kalau nggak ada saya, ini nggak saya bantu, nggak mungkin jadi ini. Ini kamu harus kasih uang saya sekian.’ Itu kan kelakuannya biasanya begitu kan?” ujar Nusron.
Baca juga: Menteri ATR: Keteguhan moral jajaran BPN kunci utama lawan mafia tanah
Karena itu, Nusron menilai pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi perlu dibarengi pembenahan sistem pelayanan dan penguatan integritas sumber daya manusia.
“Transparansi, percepatan, dan integrasi data ini, justru menutup peluang aksi mafia. Karena yang namanya melawan mafia, yang paling efektif itu tidak sekadar menangkap, tapi yang paling penting adalah memperbaiki sistem sama meningkatkan integritas SDM,” katanya.
Ia menegaskan sistem yang kuat dan sumber daya manusia yang berintegritas menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah.
“Diotak-atik kayak apa pun kalau sistemnya kokoh, mafia tidak akan punya celah,” tutur Nusron.
Baca juga: Menteri ATR perkuat digitalisasi pertanahan untuk lawan mafia tanah
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
