Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak negara memperkuat kebijakan dan layanan yang responsif, adaptif, dan berpusat pada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Perdagangan orang, termasuk perempuan, semakin tersembunyi di balik wajah baru eksploitasi digital dan lintas negara. Negara tidak boleh abai. Respons harus adaptif terhadap modus, tujuan dan pola baru TPPO, serta harus berpihak pada korban, dibangun melalui pengalaman nyata perempuan yang tereksploitasi," kata Anggota Komnas Perempuan Yuni Asriyanti di Jakarta, Rabu, menanggapi peringatan Hari Internasional Menentang Perdagangan Manusia.
Upaya ini penting mengingat bentuk, modus, dan tujuan TPPO terus berkembang, semakin kompleks, dan tidak selalu dikenali.
"Perkembangan modus, tujuan, dan cara kerja TPPO kian sulit dikenali karena terus bertransformasi, termasuk melalui teknologi digital," kata Yuni Asriyanti.
Baca juga: Direktorat PPA/PPO kolaborasi tangani kejahatan digital terhadap anak
Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 - 2024 mencatat sedikitnya 267 kasus TPPO yang melibatkan perempuan sebagai korban, mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, penjualan organ, pengantin pesanan, hingga perekrutan sebagai kurir narkotika lintas negara.
Dalam dua tahun terakhir, muncul modus baru yang memanfaatkan teknologi digital, seperti pemaksaan menjadi operator judi daring dan pelaku penipuan online (scammer).
Menurut Yuni Asriyanti, perempuan kerap direkrut melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs lowongan kerja palsu.
Data pemantauan Komnas Perempuan juga menunjukkan adanya interseksi antara TPPO dan penyelundupan narkotika lintas negara, serta keterkaitannya dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Baca juga: Komnas minta RKUHAP akomodasi hak perempuan berhadapan dengan hukum
Baca juga: Komnas Perempuan: PRT kelompok pekerja paling rentan alami kekerasan
"Seluruh pengalaman ini memperlihatkan bahwa TPPO tidak bisa dilepaskan dari konteks ketimpangan relasi kuasa, kemiskinan struktural, dan diskriminasi berbasis gender yang memperbesar kerentanan perempuan terhadap eksploitasi lintas batas," katanya.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
